JurnalManado - Sinergi antara Polda Sulut, Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi-Utara (Sulut), Pertamina, Hiswana Migas, dan Badan Pendapatn Daerah (Bapemda) Provinsi Sulut.
Terkait masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi komitmen bersama.
Komitmen tersebut mengemuka dal
am rapat koordinasi yang digelar di Polda Sulut, Selasa (9/6/2026), guna membahas antrean panjang di SPBU dan berbagai potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi.
Pertemuan itu adalah pengawasan penggunaan barcode subsidi yang masih kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu. Karena itu, penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi langkah penting agar subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Salah satu perhatian utama dalam pertemuan itu adalah pengawasan penggunaan barcode subsidi yang masih kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu. Karena itu, penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi langkah penting agar subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut, Pricylia Rondo, menyampaikan apresiasi kepada Polda Sulut atas inisiatif membangun pengawasan bersama. Menurutnya, kehadiran seluruh pemangku kepentingan dalam rapat tersebut mencerminkan kesamaan tekad untuk menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta jajaran yang telah menginisiasi pertemuan ini. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan menjadi langkah konkret yang akan kami kawal bersama demi kepentingan masyarakat Sulut,” ujar Pricylia.
Dalam rapat tersebut, disepakati pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara intensif dalam beberapa pekan ke depan. Komisi II DPRD Sulut juga menyatakan dukungan terhadap rencana operasi gabungan yang akan dilakukan untuk memeriksa langsung kondisi distribusi BBM subsidi di lapangan.
Pricylia menegaskan, DPRD Sulut mengapresiasi komitmen aparat kepolisian yang siap menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
“Tidak ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun. Siapa saja yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM subsidi harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, FX Winardi Prabowo, menegaskan pengawasan akan diperkuat melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
Ia mengungkapkan masih ditemukan sejumlah modus penyalahgunaan barcode subsidi, mulai dari praktik jual beli barcode hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, distribusi BBM subsidi di Sulawesi Utara diharapkan berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaat subsidi pemerintah dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (tl)