Jurnal, Mitra - Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Ronald Kandoli selaku Ketua Umum Panitia Perkemahan Karya Pemuda Sinode GMIM Tahun 2026, menghadiri langsung pembukaan kegiatan tersebut bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Tenggara, Ny. Stefa Kandoli Antou, Senin 29/6/26 di Bumi Perkemahan Silian Raya.
Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap pelaksanaan kegiatan perkemahan pemuda GMIM yang menjadi wadah pembinaan iman, karakter, dan kepemimpinan generasi muda gereja.
Rangkaian pembukaan kegiatan diawali dengan ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang dipimpin oleh Ketua Sinode GMIM, Pdt. Dr. Adolf Wenas, M.Th
Usai ibadah KKR, acara dilanjutkan dengan prosesi pembukaan resmi Perkemahan Karya Pemuda Sinode GMIM Tahun 2026. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tetengkoren sebagai simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan perkemahan.
Dengan resmi dibukanya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti setiap rangkaian acara dengan disiplin, sukacita, serta semangat pelayanan yang tinggi, sehingga perkemahan ini melahirkan generasi muda gereja yang tangguh, berintegritas, dan berdampak positif bagi masyarakat.
Turut hadir Mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulut Drs. Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si, Ketua Komisi Pemuda Sinode Gmim Pnt. Rio Dondokambey, B.Sc, M,Si, Asisten Teritorial Kasdam 13 Merdeka Kolonel Infanteri Daniel Lalawi, Kasubdit Siber Polda Sulut AKBP Edwin Humokor, SH, MH, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Ibu Sophia Antou, SE, Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Handoko Sanjaya, S.IK, M,Han, Wakil Bupati Minahasa Tenggara Pnt. Fredy Tuda bersama Wakil Ketua TP PKK Ibu Sandra Tuda Kindangen,
S.Th, M.Pd, Wakil Bupati Minahasa Utara Bpk. Kevin Lotulong, SH, MH, Bupati Minahasa Selatan yang diwakili Asisten Administrasi Umum. Bpk. Arthur Tumipa, M.Ed, Sekretaris Daerah Kabupten Minahasa Tenggara Bpk. David H,
Lalandos, AP, MM, bersama Ketua DWP Minahasa Tenggara, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.(hak)