Jurnal Manado – Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut menjadi saksi penegasan penting bagi birokrasi lokal, Jumat (17/07/2026).
Di hadapan jajaran Pejabat Eselon II dan III, Gubernur Sulut Yulius Selvanus melontarkan peringatan keras aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh lagi terjebak dalam zona nyaman kerja rutinitas.
Sebagai ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan program kemasyarakatan, pejabat administrator kini dituntut bertransformasi menjadi penggerak perubahan (agent of change) yang melahirkan solusi konkret di tengah keterbatasan finansial daerah.
Undang-Undang ASN telah mengamanatkan tiga fungsi utama yaitu pelaksana kebijakan, pelayan publik, serta perekat bangsa.
Namun, realitas di lapangan kerap mengerdilkan fungsi ini sekadar menjadi mesin administrasi yang monoton. Gubernur secara blak-blakan menyoroti pola pikir ini.
"Tugas kalian bukan hanya menjalankan administrasi. Kalian harus mampu melahirkan solusi, membuat terobosan, dan memastikan setiap program memberikan dampak nyata," tegas Yulius.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan, Pemerintah saat ini sedang diuji oleh kontraksi fiskal. Kebijakan efisiensi anggaran internal ditambah dengan menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa daerah memutar otak.
Alih-alih menjadikan keterbatasan dana sebagai alasan penurunan kinerja, gubernur menuntut hal sebaliknya, kerja cerdas melalui skala prioritas yang ketat.
Salah satu poin krusial dalam arahan tersebut adalah desakan agar organisasi perangkat daerah (OPD) tidak melulu menjadi konsumen anggaran, tetapi juga motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perikanan, dan perkebunan dinilai masih berstatus "raksasa tidur" yang belum dimaksimalkan.
Yulius mengambil contoh konkret komoditas cengkih. Sebagai salah satu pilar ekonomi historis Bumi Nyiur Melambai, tata niaga cengkih saat ini dinilai belum berpihak pada petani. Harga jual yang tidak menguntungkan membuat banyak petani enggan memanen hasil kebun mereka. Di sinilah inovasi Eselon III diuji bagaimana merumuskan regulasi, rantai pasok, atau hilirisasi yang mampu mengembalikan kejayaan komoditas lokal sekaligus mendongkrak PAD.
Digitalisasi Informasi dan Transparansi
Selain kreativitas anggaran, Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya keterbukaan publik. Pejabat diminta aktif menyebarluaskan informasi resmi pembangunan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKIPS) Sulut.
Langkah ini dinilai vital untuk membendung disinformasi sekaligus memastikan masyarakat mengetahui ke mana arah pembangunan daerah di tengah masa-masa sulit.
Pada kesempatan itu, gubernur memberikan suntikan motivasi berbasis meritokrasi. Ia memastikan bahwa sistem promosi jabatan ke depan akan sangat bergantung pada rekam jejak inovasi yang ditunjukkan para pejabat.
"Saya menilai, dan peluang karier terbuka lebar berdasarkan kinerja kalian semua. Siapa yang bekerja terbaik, tentu peluang karier terbuka lebar," pungkasnya.
Tantangan kini berada di tangan para pejabat administrator. Mampukah mereka melompati batas-batas birokrasi klasik demi menghadirkan pelayanan yang tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar berdampak? Waktu yang akan menjawab seberapa siap birokrat Sulut menjawab tantangan zaman ini.
(postman)