Iklan

26 Agustus 2026, 04:22 WIB
Last Updated 2026-08-26T11:22:02Z
PemerintahanPemprov SulutUtama

Sitaro Terbanyak, Gubernur Sulut Instruksikan Perketat Kewaspadaan Karhutla


Jurnal Manado
- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperketat kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).Hal itu disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado, Rabu (26/8/2026). 

Langkah ini diambil menyusul temuan 1.119 titik panas (hotspot) yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Sulut sepanjang Januari hingga 25 Agustus 2026.

"Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang, satu titik api kecil dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas," ujar Yulius.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak, yakni 359 titik atau sekitar 32,09 persen dari total manifestasi titik panas di Sulut.

Daerah lain yang mencatat angka tinggi di antaranya Bolaang Mongondow (213 titik), Bolaang Mongondow Utara (138 titik), Minahasa Selatan (124 titik), Minahasa Utara (98 titik), dan Minahasa Tenggara (64 titik). Sementara wilayah lainnya berkisar antara 1 hingga 36 titik panas.Menurut Yulius, kombinasi cuaca panas, angin kencang, dan vegetasi yang mengering memicu potensi perluasan api secara cepat. 

Rakor ini sekaligus menjadi wadah pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 yang menekankan penguatan kewaspadaan, optimalisasi keterlibatan multisektor, serta larangan keras pembukaan lahan dengan metode pembakaran.Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengapresiasi respons cepat TNI, Polri, Kodam, Basarnas, dan relawan yang telah bergerak cepat menangani sejumlah kasus kebakaran sejak awal Agustus, termasuk kebakaran yang sempat melanda wilayah Minahasa Tenggara. Ia berharap koordinasi ini segera diimplementasikan menjadi aksi konkret di lapangan demi melindungi masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi daerah.

(postman)