Jurnal,Mitra - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar Apel Kerja Perdana Awal Bulan September 2026 di lapangan Kantor DPRD Mitra pada Senin (7/9/26) Bertindak sebagai pembina apel, Wakil Bupati Mitra Fredy Tuda hadir mewakili Bupati untuk memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran pemerintahan.
Apel perdana ini diikuti oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, para Camat, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mitra.
Saat membacakan sambutan tertulis Bupati,Ronald Kandoli, Wakil Bupati (Wabup) Fredy Tuda menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai dasar profesi bagi para abdi negara. Ia menegaskan bahwa core values ASN 'BerAKHLAK' bukan sekadar slogan di atas kertas, melainkan panduan moral yang wajib diimplementasikan dalam setiap tindakan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Dalam kesempatan tersebut,Wakil Bupati menyampaikan empat instruksi strategis dan detail dari Bupati yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pemerintahan:
1. Optimalisasi dan Akselerasi Realisasi APBD 2026
Seluruh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran diminta untuk memacu penyerapan anggaran secara akurat dan akuntabel. Mengingat waktu berjalan dengan sangat cepat di tahun anggaran 2026 ini, hambatan administratif maupun teknis di lapangan harus segera diselesaikan. Setiap program kerja yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat wajib dipastikan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran .
2. Peningkatan Disiplin Kerja dan Reformasi Birokrasi
Disiplin dan reformasi birokrasi menjadi fondasi utama keberhasilan organisasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama Inspektorat diinstruksikan untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap kehadiran serta kinerja pegawai. Baik ASN maupun Tenaga Harian Lepas (THL) dituntut menunjukkan komitmen tinggi terhadap jam kerja, etika pelayanan, dan penyelesaian tugas pokok fungsi secara profesional dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, serta transparan.
3. Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan
Menghadapi tantangan perubahan iklim yang dinamis, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta membangun sinergi yang kuat. Langkah konkret harus segera diambil untuk memitigasi potensi dampak kekeringan, menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di pasar lokal, sekaligus memberikan edukasi masif kepada masyarakat mengenai pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Minahasa Tenggara.
4. Penguatan Kondusivitas Daerah dan Netralitas ASN
Menghadapi berbagai dinamika sosial-politik ke depan, seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke desa-desa diimbau untuk senantiasa menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban daerah. Khusus untuk ASN, ditegaskan kembali adanya kewajiban mutlak untuk menjaga netralitas. ASN diminta tetap fokus pada tugas pokok pelayanan publik demi kepentingan bangsa, negara, dan seluruh masyarakat Minahasa Tenggara.(hak)