Jurnal Manado – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Senin, (29/09/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius menegaskan, legalitas sektor pertambangan rakyat merupakan kunci utama agar masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya alam secara sah, aman, dan berkelanjutan.
Menurutnya, penetapan WPR dan penerbitan IPR bukan sekadar pemenuhan aturan administratif, melainkan fondasi perlindungan hukum sekaligus upaya nyata untuk meningkatkan perekonomian para penambang rakyat di daerah.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengapresiasi langkah proaktif yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pihak Kementerian ESDM berkomitmen memberikan dukungan penuh serta memfasilitasi koordinasi teknis agar proses legalisasi ini dapat segera diselesaikan dan diimplementasikan secara tepat sasaran.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Gubernur Yulius optimis tata kelola pertambangan rakyat di Sulawesi Utara akan menjadi lebih teratur.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan kerja para penambang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga seluruh payung hukum dan perizinan resmi diterbitkan demi mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.
(*)
