Jurnal Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) resmi membuka postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dokumen strategis tersebut mencatat rancangan total pendapatan daerah yang diproyeksikan mencapai Rp3,24 triliun.Rancangan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (21/9/2026). Rapat tersebut mengendakan Penyampaian dan Penjelasan Ranperda tentang APBD Sulut Tahun Anggaran 2027. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditandatangani Pemprov bersama DPRD pada 14 Agustus 2026 lalu.Secara rinci, postur RAPBD 2027 mengalokasikan pendapatan daerah sebesar Rp3.242.800.386.069, sedangkan belanja daerah dirancang sebesar Rp3.043.414.584.637. Untuk pos pembiayaan, penerimaan dirancang sebesar Rp41.237.530.000 dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp240.623.331.432.Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa penyusunan anggaran ini disesuaikan dengan kemampuan riil pendapatan daerah serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan RKPD, KUA, dan PPAS. Tiga prinsip utama fiskal, yakni kehati-hatian, adaptif, dan antisipatif, turut diterapkan guna merespons dinamika perekonomian nasional maupun global."Postur RAPBD 2027 ini juga masih terbuka terhadap penyesuaian. Pasalnya, alokasi definitif Dana Transfer ke Daerah (TKD) seperti DAU, DBH, dan DAK dari pemerintah pusat belum ditetapkan secara final," ujar Yulius. Pemprov memastikan penyesuaian nantinya akan dilakukan secara transparan bersama DPRD dengan tetap konsisten pada delapan prioritas pembangunan daerah serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.Di tengah upaya menjaga ruang fiskal, Pemprov Sulut berkomitmen menempatkan belanja berorientasi kesejahteraan rakyat sebagai skala prioritas. Guna memperkuat pembangunan berkelanjutan, sejumlah langkah strategis disiapkan, meliputi akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan sinergi APBN dengan pusat, hingga pengembangan pembiayaan kreatif (creative financing) lewat skema KPBU, CSR BUMN, dan sektor swasta. Disiplin fiskal juga ditegaskan lewat perhitungan matang pembayaran kewajiban cicilan utang kepada PT SMI.Pemprov Sulut berharap pembahasan anggaran ini dapat berlangsung intensif dan mendalam bersama DPRD Sulut dengan tetap mematuhi seluruh tahapan serta mekanisme perundang-undangan yang berlaku.