JurnalManado - Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Provinsi Sulawesi-Utara (Sulut) mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Komisi ll Dinas Perikanan dan Kelautan bersama Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi-Utara (Sulut).Undangan rapat telah ditandatangani Ketua Dewan Sulut dokter Fransiscus Andi Silangen. Rapat yang digelar di ruangan Rapat Komisi ll Selasa 26 Oktober 2026. Pembahasan dengan mitra kerja Komisi dalam rangka persiapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorita Plafon Anggaran Dementara Tahun 2027. Tahap awal dibahas dengan mitra kerja apa saja yang akan disampaikan di pembahasan KUA-PPAS Tahun anggaran 2027. Pembahasan menyangkut program kerja anggaran untuk Tahun 2027.
Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi ll dengan mitra kerja Dinas Perikanan dsn Kelsutan dipimpin Ketua Komisi ll lnggrin JNN Sondakh SE MM bersama dengan anggota Komisi lainnya antara lain Melisa Gerungan,Dhea Lumenta, Abdul Gani, Jeane Lalauyan, Normans Luntungan, dan Pricillia Rondo itu di hadiri Kepala Dinas Perikan dan Kelautan Provinsi Sulut Salman Mokoginta dsn Kepala Bidang (Kabid) Dinas tersebut. Dalam raoat yang digelar itu, lnggrid JNN Sondakh memberikan kesempatan kepada Dinas Perikanan dsn Kelautan menyampaikan pemapatan program kerja anggaran di Tahun 2027.
Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulut Salman Mokoginta dalam pemamparannya menjelaskan pemaparan prigram kerja anggaran di Tahun 2027. Yang menjadi prioritas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulut. Bagian bagian yang disampaikan Kepala Dinas antara lain program bidang Perikanan untuk kemajuan Sulut dibidang Perikanan Provinsi Sulawesi-Utara. Dinas Perikanan fsn Kelautan menjadi harapan besar untuk bisa masuk semua anggaran Perikanan pada APBD Tahun 2027. Semua yang disampaikan ini kepada Komisi ll Program kerja sesuai visi-misi dari Gubernur Sulut dsn Wakil Gubernur Sulut dibidang Perikaan dan Kelautan Provinsi Sulut.
Sementara itu, Plt Kepaka Dinas Perkebunan Sulut Jimmy Ringkungan fslam pemamarannya menyampaikan program kerja di Tahun anggaran 2027 kepada Pimpinan dan anggota Komisi ll di bidang Perkebunan. Ringkungan juga telah menyentil soal Perkebunan termasuk bibit Kelapa, pala, cengkeh dan sejumlah komoditi lainnya menjadi program prioritas fari Dinas Perkebunan Sulut Setelah disampaikan prigram kerja 2027 okeh Plt Kepala Dinas anggota Dewan Sulut memberikan pertanyaan dan beberapa catatan prigram terkait dengan anggaran di Tahun 2027. Melihat kondisi keuangan daerah. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah," jelas Ringkuangan.Harapan sama juga disampiakan Ringkuangan untuk program kerja Tahun 2027 bisa masuk dalam AOBD Tahun 2027. Karena banyak program kegiatan 2027 merupakan program kerja sesuai visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Sulut Maju sejahtera.
Sementara Anggota Komisi ll Normans Luntungan, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja di Ruang Komisi II DPRD Sulut, Senin (26/10/2026). Ia menilai, rapat tersebut tidak efektif apabila masukan anggota dewan tidak dapat memengaruhi isi laporan maupun perencanaan anggaran. “Membuat rapat seperti ini, tetapi tidak mengubah apa yang sudah tertulis, sebenarnya tidak ada gunanya. Lebih baik, sebelum RDP, ada pembahasan terlebih dahulu dengan kami,” ungkap Normans.
Normans Luntungan Kritik RDP Komisi II DPRD Sulut: Dinilai Sekadar Seremonial, Tak Bisa Ubah Anggaran
Normans Luntungan Kritik RDP Komisi II DPRD Sulut: Dinilai Sekadar Seremonial, Tak Bisa Ubah Anggaran. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Normans Luntungan, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja di Ruang Komisi II DPRD Sulut, Senin (26/10/2026). Ia menilai, rapat tersebut tidak efektif apabila masukan anggota dewan tidak dapat memengaruhi isi laporan maupun perencanaan anggaran
Membuat rapat seperti ini, tetapi tidak mengubah apa yang sudah tertulis, sebenarnya tidak ada gunanya. Lebih baik, sebelum RDP, ada pembahasan terlebih dahulu dengan kami,” ungkap Normans.
Ia bahkan mengakui datang terlambat karena menganggap rapat tersebut tidak penting jika hanya menjadi forum penyampaian laporan tanpa ruang untuk melakukan perubahan. “Karena itu saya datang terlambat, karena rapat ini tidak penting. Bicara-bicara pun tidak bisa mengubah apa yang ditulis dalam laporan setiap mitra kerja ini,” tegasnya.
Menurut Normans, daripada menghabiskan waktu dalam rapat yang hanya diisi pembicaraan tanpa menghasilkan perubahan, lebih baik mekanisme pembahasannya diperbaiki sejak awal.
Ia meminta agar setiap rancangan anggaran terlebih dahulu dibahas bersama komisi terkait sebelum ditetapkan, sehingga anggota dewan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan yang benar-benar dipertimbangkan. “Kalau boleh, sebelum Bapak-Ibu menetapkan anggaran ini, harus dibahas dengan kami supaya bisa diberikan masukan. Kalau masukan diberikan, tetapi tidak bisa mengubah apa pun, buat apa rapat? Hanya membuang waktu saja. Seharusnya, sebelum dianggarkan, dibahas terlebih dahulu bersama Komisi II DPRD Sulut,” katanya.
Sementara itu Komisi ll lainnya Jeane Laluyan, mempertanyakan salah satu poin dalam laporan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut, Clay Dondokambey, terkait alokasi anggaran belanja tidak terduga sebesar kurang lebih Rp5 miliar. Hal itu disampaikannya dalam rapat di Ruang Komisi II DPRD Sulut, Senin (26/10/2026). sini kita melihat adanya belanja tidak terduga kurang lebih Rp5 miliar,” ungkap Jeane. CekTas Darurat Menurut Jeane, anggaran tersebut perlu mendapat penjelasan, terutama karena pembahasan kali ini berkaitan dengan perencanaan anggaran tahun 2027. Ia pun meminta Clay Dondokambey menjelaskan pemanfaatan anggaran belanja tidak terduga pada tahun-tahun sebelumnya
Diakhir rapat dengar pendapat, Ketua Komisi ll berharap hasil pertemuan dengaan mitra kerja Komisi ll akan disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) dalam pembahasan KUA PPAS Taun 2027. Semua hasil pertemuan ini akan disampaikan termasuk program prioritas dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Perkebunan Provinsi Sulut. Sama sama mengawal semua program kerja Tahun 2027 demi kesejahteraan masyarakat Sulut semakin maju dan sejahtera tutup politisi Partai Golkar Sulut diakhir pembahasan dengan mitra kerja Komisi ll.
Setelah selesai mengikuti rapat dengar pendapat Komisi ll dua juga melakukan RDP dengan mitra kerja lainnya. Kepada wartawan Ketua Komisi ll lnggrid JNN Sondakh berharap semua mitra kerja Komisi ll antara Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perkebunan, BaPemda dan Dinas Koperasi bersama dengan SKPD Mitra kerja Komisi ll bisa diakomodir semua aspirasi melalui pembahasan di Komisi ll sebelum pembahasan KUA PPAS Tahun 2027," pinta levislator Daerah pemilihan (Dapil) Minhasa-Tomohon itu. (ADV/tino)