Iklan

12 November 2026, 17:26 WIB
Last Updated 2026-11-13T01:26:12Z
MitraUtama

𝗘𝗸𝘀𝗽𝗼𝘀 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗷𝗲𝗺𝗲𝗻 𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗔𝗦𝗡 𝗠𝗶𝗻𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮 𝗧𝗲𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮, Kaban Rudy Wakidin : 𝗧𝗼𝗻𝗴𝗴𝗮𝗸 𝗣𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗕𝗶𝗿𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶


Jurnal,Mitra - Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Minahasa Tenggara (Mitra) menyelenggarakan kegiatan Ekspos Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN RI). Kegiatan berlangsung di Kantor Pusat BKN RI, Jakarta Timur pada Kamis, 12/11/26, 


dan menjadi tonggak bersejarah dalam upaya mewujudkan tata kelola kepegawaian daerah yang profesional, transparan, dan berbasis kompetensi.

 

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala BKN, Suharmen, S.Kom., M.Si. Turut hadir Wakil Bupati Fredy Tuda mewakili Bupati Ronald Kandoli, Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Ojak Murdani, S.Sos., M.A.P. Sekretaris Daerah David Lalandos AP MM, Asisten Administrasi Umum Ir. Elly Sangian, ME, Inspektur Muchtar Wantasen SE, Kepala DPMPTSP Dristy Sandro Tora, S.H.,serta jajaran pejabat pimpinan tinggi dan seluruh peserta kegiatan.

 

Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa Tenggara, Rudy Wakidin, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan ekspos ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah konkret dalam membangun sistem kepegawaian yang adil dan akuntabel.

 

"Manajemen talenta memastikan setiap ASN dinilai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan potensi yang nyata. Tidak ada lagi tebakan atau spekulasi dalam penempatan jabatan. Ini adalah wujud nyata penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemkab Mitra. Hal ini menjadi tonggak bersejarah dalam upaya mewujudkan tata kelola kepegawaian daerah yang profesional, transparan, dan berbasis kompetensi.

 " ujar Rudy Wakidin.

 

Ia menegaskan bahwa prinsip "orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat" bukan lagi sekadar slogan, melainkan standar yang harus diwujudkan secara nyata. Hasil ekspos ini akan menjadi rujukan utama dalam perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, dan pola suksesi di seluruh perangkat daerah.

 

Pemkab Mitra berkomitmen penuh memotong segala bentuk intervensi subjektif dalam pengelolaan ASN, sehingga setiap aparatur yang berdedikasi dan berintegritas tinggi mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang dan mengabdi bagi kemajuan daerah.(hak)