Jurnal,Mitra - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melalui Komisi 3 meminta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Mitra diperketat. Hal tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mitra, Senin 9/11/26 di kantor DPRD.
Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Mitra, Sophia Antou kepada wartawan menegaskan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah wajib diawasi dan diperketat serta mematuhi aturan keimigrasian dan hukum yang berlaku selama berada di Indonesia. "Jangan sampai Warga Negara Kita sendiri yang diawasi diperketat sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pemerintah menjamin setiap orang asing yang memiliki dokumen sah mendapatkan perlindungan hukum, namun pelanggaran aturan harus ditindak tanpa kompromi," tegasnya.
Srikandi Moncong Putih itupun memintakan Instansi terkait meningkatkan pengawasan secara berkelanjutan guna mencegah penyalahgunaan izin tinggal maupun penggunaan visa yang tidak sesuai peruntukan. "Pengawasan sangatlah penting terutama di daerah yang menjadi tujuan investasi dan aktivitas ekonomi. Wajib dilakukan pemeriksaan dokumen secara berkala untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari," terang Sophia Antou.
Ditambahkan Anggota Dewan Fandly Mokolomban juga meminta Kantor Imigrasi memperketat pengawasan pintu masuk dan pemantauan menyeluruh terhadap status serta tujuan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan WNA. "Dinas terkait harus terus melakukan kordinasi dengan provinsi agar pengawasan TKA yang masuk di wilayah Kabupaten Mitra diperketat dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Mitra.(hak)