JurnalManado - Memperlancar pengangkutan komoditas pertanian dan perikanan warga lokal ke pusat pasar serta membuka aksesivitas wilayah terisolasi untuk mendorong tumbuhnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan utara NKRI.
Kepastian ini diperoleh saat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat menganggarkan pada APBD Tahun 2027. Dalam rapat Banggar Rabu (11/11/2026).
Perjuangan mengawal alokasi anggaran infrastruktur ini menegaskan komitmen DPRD Sulut dalam memastikan pemerataan pembangunan tidak hanya berpusat di daratan utama, tetapi juga menyentuh garis terdepan perbatasan negara.
Semuanya ini tidak lepas dari perjuanga keberhasilan mengamankan dana hingga 102 milliar rupiah. lni tak lepas dari peran aktif dan kawalan ketat jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara. Ketua DPRD Sulut, dr.Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD bersama pimpinan serta anggota legislatif lainnya, seperti Amir Liputo, menjadi motor penggerak dalam menyuarakan aspirasi warga kepulauan ke skala prioritas perencanaan pembangunan.
Fransiscus, dinilai konsisten memperjuangkan kebutuhan infrastruktur kawasan perbatasan dalam pembahasan anggaran, baik di tingkat daerah maupun koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
Pulau Salibabu sebagai salah satu pulau terluar di Kepulauan Talaud selama ini menghadapi tantangan geografis yang terbilang berat. Aksesibilitas darat di wilayah tersebut sebelumnya didominasi jalur tanah yang memprihatinkan dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.(tino)