TITIK pensil merah itu masih terlihat di sudut sebuah peta resmi yang telah disahkan. Orang yang hendak bepergian mempercayai petunjuk di dalamnya karena menganggap pihak penerbit telah memeriksa bagian-bagian penting. Mereka tidak perlu mengukur sendiri setiap koordinat. Namun, tanda kecil yang dibiarkan tanpa penjelasan menyisakan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab jika pemeriksaan ternyata belum tuntas?
Kepercayaan kepada dokumen resmi merupakan kebutuhan praktis. Tanpanya, setiap orang harus menguji sendiri informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Justru karena kepercayaan itu diperlukan, pengesahan tidak boleh menjadi pengganti penjelasan ketika dasar pemeriksaannya dipersoalkan
Pada 24 April 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,59 persen suara sah nasional. Angka itu merupakan perolehan pasangan calon, bukan salah satu kandidat secara terpisah
Lebih dari dua tahun kemudian, muncul persoalan yang tidak selesai hanya dengan menghitung suara. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah membedakan bukti kehadiran belajar dari bukti kelulusan. Menurut Mahkamah, surat penyetaraan yang digunakan menunjukkan kesetaraan pengetahuan, bukan bukti tamat sekolah sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.
Meskipun demikian, amar putusannya tidak membatalkan jabatan Wakil Presiden. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Pada 29 Oktober 2026, MK juga menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian ketentuan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden dalam perkara Nomor 370/PUU-XXIV/2026. Perkara kedua itu merupakan pengujian undang-undang, bukan pembatalan hasil pemilu.
Ada anggapan yang terdengar masuk akal: kalau kementerian menerbitkan surat penyetaraan dan KPU menerimanya, berarti persoalan administrasinya sudah selesai. Dokumen negara memang harus dapat dipercaya. Keputusan administratif pada prinsipnya tetap berlaku sepanjang belum dibatalkan melalui mekanisme hukum yang sah.
Tetapi keberlakuan suatu dokumen tidak selalu membuktikan kebenaran seluruh fakta yang mendasari penerbitannya. Dalam persidangan, KPU menerangkan bahwa surat penyetaraan berasal dari instansi berwenang sehingga tidak dilakukan klarifikasi lanjutan. MK mengakui pentingnya asas praduga keabsahan, tetapi menegaskan perlunya kecermatan. Menerima dokumen yang masih berlaku dan memastikan ketepatan dasar faktualnya merupakan dua persoalan yang perlu dibedakan.
Asas kecermatan menuntut sesuatu yang sederhana: sebelum pejabat mengambil keputusan, informasi yang menjadi dasarnya harus diperiksa dengan sungguh-sungguh. Itulah pokok Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk pencalonan presiden, Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 memberikan tugas khusus kepada KPU untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan calon. Dengan demikian, ukuran yang dipakai bukan kesempurnaan tanpa batas, melainkan pelaksanaan kewajiban secara cermat menurut aturan.
Seperti peta yang telah dinyatakan layak digunakan, pengesahan tidak menggantikan proses pemeriksaan yang mendahuluinya. Penilaian harus memiliki dasar. Persoalannya bukan apakah suara mayoritas dapat dikalahkan oleh selembar surat, melainkan apakah negara mampu mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilakukan sebelum rakyat menentukan pilihan.
Krisis kepercayaan terhadap demokrasi, dengan demikian, bukan terutama lahir dari pertentangan antara suara rakyat dan persyaratan administratif. Persoalan muncul ketika kecermatan pemeriksaan sebelum pemilihan tidak dapat dijelaskan secara meyakinkan, sehingga keraguan yang semestinya diuji pada tahap pencalonan justru membebani mandat yang telah diberikan. Tuntutannya konkret. KPU perlu menjelaskan dasar keputusan dan catatan pemeriksaannya, sedangkan kementerian penerbit surat perlu menerangkan landasan penyetaraan pendidikan sepanjang dapat diungkap menurut hukum.
Keberatan paling kuat terhadap tuntutan itu berasal dari keterbatasan kewenangan penyelenggara. KPU bukan lembaga pendidikan, penyidik, atau pengadilan yang dapat menyelidiki seluruh riwayat setiap calon tanpa batas. Waktu pemeriksaannya juga terbatas. Apabila sebuah surat diterbitkan instansi berwenang, masih berlaku, dan pernah digunakan dalam pencalonan sebelumnya, penyelenggara memiliki alasan untuk mempercayainya
Terlebih lagi, Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menggunakan rumusan “KPU dapat melakukan klarifikasi” ketika terdapat keraguan terhadap persyaratan calon. Kata “dapat” berbeda dari “wajib”. Karena itu, ketiadaan klarifikasi tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran. Yang harus diuji ialah apakah alasan KPU untuk tidak melakukan pemeriksaan tambahan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan keadaan ketika keputusan diambil.
Jawabannya bukan mewajibkan penyelidikan tanpa batas. Penyelenggara memerlukan ukuran yang objektif untuk menentukan kapan sebuah dokumen membutuhkan pengujian tambahan. MK sendiri menilai kondisi keraguan dalam ketentuan tersebut terlalu subjektif karena tidak memiliki parameter yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah perbaikan diperlukan: kewenangan memilih langkah pemeriksaan harus disertai alasan yang dapat diuji.
Tanggung jawab juga tidak berhenti pada KPU. Calon, pihak pengusul, dan instansi penerbit memiliki kewajiban masing-masing yang harus dinilai menurut fungsi serta tindakannya. Kesalahan satu pihak tidak otomatis membuktikan kesalahan pihak lain. Begitu pula, temuan dalam pertimbangan putusan tidak dengan sendirinya membatalkan hasil pemilu atau menetapkan kesalahan pribadi seseorang.
Titik pensil merah di sudut peta tadi kini mempunyai arti berbeda. Ia bukan bukti bahwa seluruh petunjuk keliru. Ia mengingatkan bahwa pekerjaan pemeriksa harus dapat ditelusuri: siapa yang memeriksa, bahan apa yang digunakan, dan mengapa hasilnya dinyatakan memenuhi persyaratan.
Penjelasan yang dibutuhkan sebenarnya dapat dibuat terang. KPU menerangkan apa yang diperiksa dan mengapa surat penyetaraan diterima, sedangkan kementerian menjelaskan bahan serta dasar penilaian kesetaraannya. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang dapat diuji, dengan tetap menghormati informasi yang dilindungi undang-undang. Dengan cara itu, pertanggungjawaban tidak berhenti pada pernyataan bahwa sebuah dokumen telah diterbitkan secara resmi.
Pertanyaan pada awal tulisan kini memperoleh jawaban. Tanggung jawab menjelaskan proses berada pada lembaga yang diberi kewenangan menurut tugas hukumnya masing-masing. Masyarakat tidak semestinya dibebani pekerjaan pemeriksa setelah menggunakan hak pilih, sementara penentuan akibat hukum tetap harus dilakukan melalui mekanisme yang sah.
Demokrasi tidak cukup meminta rakyat percaya; negara harus mampu menjelaskan mengapa kepercayaan itu layak diberikan. Mintalah KPU membuka alasan verifikasi dan kementerian menjelaskan dasar penyetaraan.(ti)