Jurnal,Jakarta - Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi telah mereshuffle kabinetnya. Siang tadi, Rabu (12/8/2015) pukul 13.10 WIB di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi melantik sejumlah menteri baru, yang akan bergabung memperkuat kabinet kerja.
Sejumlah nama baru itu sebetulnya bukan orang-orang yang benar baru di jabatan menteri. Sebab beberapa di antaranya, sudah menjabat posisi menteri di kabinet pemerintahan sebelumnya. Ada juga yang memang berpengalaman di bidangnya, meski belum pernah menjabat posisi menteri atau setingkatnya.
Berikut profil empat menteri baru kabinet Jokowi-JK:
1. Darmin Nasution, menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menko Perekonomian
Darmin-Nasution
Sosok Dr. Darmin Nasution tak asing lagi di jajaran perbangkan. Pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara, 21 Desember 1948 ini pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013.
Periode yang lebih singkat ini karena ia meneruskan masa jabatan gubernur sebelumnya yakni Boediono yang waktu itu menjadi wakil presiden.
Dulnya, Darmin menjabat deputi senior gubernur Bank Indonesia dan sempat menjadi Penjabat Pelaksana Tugas Harian Gubernur Bank Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan pada tahun 2005-2006 dan Direktur Jendral Pajak pada tahun 2006-2009.
Beberapa jabatan lain yang ia emban di antaranya; Direktur Jenderal Pajak, Gubernur OPEC Fund untuk Indonesia, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Asisten Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Asisten Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi, Asisten Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan, serta Dirut LPEM-FEUI
2. Rizal Ramli, menggantikan Indroyono Soedarman sebagai Menko Kemaritiman
Rizal-Ramli
Dr. Rizal Ramli bukan orang baru di pemerintahan Indonesia. Ekonom kelahiran Padang, Sumatera Barat, 10 Desember 1954 ini pernah menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional dimasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
Pengagum Einstein ini sempat menikmati bangku kuliah di jurusan Teknik Fisika – Institut Teknologi Bandung, tetapi akhirnya mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Boston University pada tahun 1990.
Pada tahun 1978, sewaktu masih menjadi mahasiswa jurusan Teknik Fisika ITB, ia pernah dipenjara oleh rezim penguasa waktu itu, karena kritik-kritiknya yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggapnya telah melenceng dari cita-cita berbangsa dan bernegara.
Sekembalinya dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan pendidikan Doktor di bidang ekonomi, Ramli bersama beberapa orang ekonom lain seperti Laksamana Sukardi, mendirikan Econit Advisory Group.
Ketika masih aktif sebagai Managing Director Econit, Dr. Rizal Ramli dan rekan-rekannya di lembaga think-tank ekonomi independen ini sering mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru, seperti kritik terhadap kebijakan Mobil Nasional, Pupuk Urea, Pertambangan Freeport, dan sebagainya. B
3. Thomas T Lembong, menggantikan Rachmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan
Thomas-T.-Lembong
Nama Thomas T. Lembong tak bisa dipisahkan dengan Quvat Capital. Ya, dia merupakan salah satu mitra pendiri perusahaan yang bergerak di bidang private equity tersebut. Saat ini, Lembong menjabat sebagai CEO dan Managing Partner di Quvat, mengelola modal hingga US$ 500 juta dan mencakup 11 portofolio perusahaan di beberapa sektor termasuk logistik kelautan, konsumsi, dan keuangan.
Sebelumnya, Lembong pernah bekerja di Deutsche Bank, Morgan Stanley, Farindo Investments, dan sempat 2 tahun bekerja sebagai Kepala Divisi dan Senior VP di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Ia juga pernah dinobatkan sebagai Young Global Leader (YGL) di World Economic Forum (Davos) pada 2008. Ia memperoleh gelar AB di Harvard University, AS.
4. Pramono Anung, menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet
Pramono-Anung
Nama Pramono Anung bukan orang baru di dunia perpolitikan tanah air. Elit PDI Perjuangan kelahiran di Kediri, Jawa Timur merupakan lulusan sarjana di Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung, yang kemudian mengambil program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada.
Pada 11 Januari 2013, Pramono resmi menyandang gelar doktor Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Padjajaran.
Ia mengawali kariernya dengan menggeluti dunia bisnis dengan banyak memangku posisi penting, misalnya direktur di PT. Tanito Harum (1988-1996) dan PT. Vietmindo Energitama (1979-1982), serta komisaris di PT. Yudhistira Haka Perkasa (1996-1999).
Karier politiknya dirintis dari bawah dengan bergabung menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pada tahun 2000 ia berhasil menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP PDIP. Tahun 2005, Pramono Anung naik jabatan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ia terpilih menjadi wakil ketua DPR RI untuk periode 2009 – 2014.(JM/dari berbagai sumber)