Header Ads

Diduga Pembagian Kue Tak Merata. Tuuk dan Lontoh Saling 'Serang'

Tuuk : Saya hanya meminta kiranya komisi III bisa memberikan data kususnya mengenai alokasi anggaran Dinas PU, apa susahnya dikasih?"

Lontoh : Anggaran yang ada bukan diprioritaskan atau diperuntukan karena raja atau empat bupati atau satu wali kota, tapi peruntukannya harus proposional di 15 kabupaten dan kota


Jurnal, Manado- Pembahasan Singkronisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2016  antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut berlangsung alot.
Bahkan antara legislator daerah pemilihan (dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) James Tuuk, dengan legislator dapil Nusa Utara Edwin Lontoh, sempat memanas karena berebut anggaran dari Dinas PU.

 “Saya hanya meminta kiranya komisi III bisa memberikan data kususnya mengenai alokasi anggaran Dinas PU, apa susahnya dikasih? Kan hanya minta data itu saja,” tegas James Tuuk, saat pembahasan Singkronisasi APBD 2016, sore hari tadi (26/11/2015).
Menurut dia, ini bagian dari aspirasi yang dimana sudah ditanyakan oleh tokoh-tokoh besar Bolmong yakni empat raja Bolmong dan empat kepala daerah serta satu wali kota, karena ini sangat penting untuk ditanyakan dan disampaikan kepada masyarakat Bolmong, jangan terkesan disembunyikan.
“Saya yang memikul beban terkait pertanyaan yang sudah disampaikan, ini harus ditindak lanjuti karena tidak susah untuk data tersebut, kenapa harus dipersulit?,” Tanya personel komisi I itu.
Sekretaris Komisi III Edwin Lontoh yang merasa tersinggung menegaskan, menyikapi pembicaraan dari pak James Tuuk, dimana singkronisasi adalah bagian dari gambaran umum apa yang dibahas. Yang dipertanyakan oleh pak James sudah dibahas secara saksama sesuai dengan peruntukan di 15 kabupaten dan kota , bukan hanya berbicara sebagai Nusa Utara. “Anggaran yang ada bukan diprioritaskan atau diperuntukan karena raja atau empat bupati atau satu wali kota, tapi peruntukannya harus proposional di 15 kabupaten dan kota,” ujar Elo panggilan akrabnya.
Dia menambahkan, kalau berpikir seperti itu maka system anggaran di Sulut tidak akan berjalan. “Intinya satu, yakni BMR itu proporsional, semuanya proporsional tidak ada yang tidak proposional. Kemarin ibu Meiva menanyakan juga hal yang sama tapi saya selalu mengatakan, kita jangan selalu berpikir untuk dapil kita sendiri, kita ini adalah anggota DPRD Sulut. Pembahasan singkronisasi ini bukan hanya pada di Dinas PU,” ujar dia.
Menanggapi hal tersebut, Taufik Tumbelaka mengatakan, tidak menjadi masalah jika ada dapil dari BMR bertanya terkait alokasi anggaran karena di Komisi III tidak ada dapil BMR. Saat rapat bersama mitra kerja komisi III tidak ada legislator dari dapil BMR. “Komisi III juga harus menghargai pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari legislator, bukan terpancing emosi terus membantahnya. Saya pikir wajar seorang legislator dapil BMR perlu mengetahuinya, karena tidak ada keterwakilan di komisi III,” jelas dia.
Sekretaris Provinsi Sulut Siswa Rahmad Mokodongan mengatakan, dari KUA-PPAS sudah sesuai dengan tahapan, kalau seandainya akan dibuka kembali nanti disesuaikan. Menyangkut data seluruh kegiatan program dari seluruh SKPD yang dialokasikan ke kabupaten dan kota, akan diserahkan ke DPRD Sulut.

“Tapi tentunya membutuhkan waktu untuk disediakan, intinya siap untuk memberikan data tersebut jika diperlukan,” pungkasnya.(bin)

No comments

Powered by Blogger.