Jurnal,Manado
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo SH menyatakan pelabuhan
Bitung akan menjadi Pangkalan Utama Keamanan Kawasan Perbatasan.
Pernyataan Mendagri itu disampaikan saat
membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara 2017 di Hotel Sutan Raja Kalawat
Minut Selasa (19/04).
Lanjut
dijelaskan, Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi Perbatasan yang harus
dijaga dengan baik. Dalam rapat penyusunan perencanaan alutsista dan
pengembangan kawasan pertahana RI, disampaikan bahwa Bitung harus menjadi
Pangkalan Utama Keamanan Kawasan Perbatasan. Keberadaan Kepulauan Talaud dan
Sangihe dan Sitaro memberikan celah masuknya senjata untuk operasi kelompok
radikal, jalur penyelundupan Narkoba, jalur masuk warga negara asing secara
illegal.
Mendagri
juga mengingatkan para Kepala Daerah, bahwa Pemda tidak hanya perangkat
aparatur pemerintah dan DPRD, didalamnya ada Kepolisian, Kejaksanaan, Matra
TNI. Dibutuhkan Sinergitas dalam setiap pengambilan kebijakan politik dan
pembangunan.
Terkait
dengan Musrenbang RKPD Mendagri menyebutkan, Musrenbang merupakan forum
berkumpulnya para pengambil kebijakan politik pembangunan di tingkat provinsi
yang menyerap aspirasi dari tingkat desa kelurahan kecamatan kabupaten kota
yang nanti akan presentasikan oleh Gubernur dalam ajang Musrenbang Nasional.
Forum ini untuk mengklarifikasi, merevisi, menyusun suatu kerangka pembangunan,
dalam fokus skala prioritas prioritas dari kepala daerah terpilih yang
menjabarkan program nawacita Presiden yang disinkronkan dengan janji politik
saat kampanye.
Sebelumnya
Gubernur Sulut Ollly Dondokambey SE, dalam sambutannya mengatakan, peran serta
kabupaten/kota dalam RPJM ini sangat menentukan kinerja di seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), baik di lingkup Pemerintah Provinsi Sulut, maupun
kabupaten/kota. Gubernur juga mengingatkan bahwa dalam merumuskan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah (Pemda) harus tetap
mentaati perintah dari Presiden Republik Indonesia (RI), yang disampaikan dalam
pertemuan di Istana Negara beberapa waktu lalu.Selain itu perencanaan dan
penetapan program kegiatan pada tingkat Kabupaten/Kota, harus memperhatikan
konsistensi program prioritas pada tingkat provinsi dan nasional
, selanjutnya
program dan kegiatan prioritas kabupaten/Kota perlu diberikan komitmen khusus
melalui alokasi dana pada APBD Kabupaten/Kota yang memdai. Turut Hadir Wagub
Sulut Drs Steven Kandouw, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan serta para
Bupati/Walikota se- Sulut dan Pejabat teras lingkup pemprov Sulut.(tim)