Header Ads

Diduga Dana 15 M Pusat Dikorupsi.Mangumbahang Tantang KPK Periksa Pemkab Talaud



Jurnal, Manado- Belum terbayarnya gaji 12 anak buah kapal (ABK) KM. Berkat Parodisa dan KM.Watuna Pato terhitung dari bulan Agustus dan September 2015 dan Januari (sisa) hingga September 2016 menjadi perhatian banyak pihak. Diduga, anggaran subsidi pusat berbandrol Rp.15 miliar tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bahkan, disinyalir terjadi tindak korupsi dalam pengunaan anggaran tersebut.

Anggota DPRD Sulut, yang duduk di komisi 2 Ferdinand Mangumbahang,ST saat diwawancarai sejumlah wartawan, usai terima aspirasi dari ABK kedua kapal milik perusahaan daerah Kabupaten Talaud, Kamis (16/3) pun mempush agar instansi terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan pemeriksaan terhadap Pemkab Talaud soal dana subsidi APBN tersebut.

"Harus dicari tahu apakah benar 15 miliar untuk oprasional kapal atau sudah include dengan gaji. Dan pastinya dibentuk BUMD dan ada aturan main pembentukannya karena ini PD (perusahaan daerah), dan namanya PD itu 100 persen saham dari pemerintah daerah, tidak ada pihak ketiga. Kalau sampai dipihak ketigakan itu gawat. Dengan adanya pihak ketiga berarti ada tanda kutip di sini. Saya senang sekali kalau KPK turun untuk menyidik," tegas Legislator dapil Nusa Utara ini.

Lanjut Mangumbahang, pekerja BUMD wajib lakukan transparansi. "Ini plat merah loh, jadi harus dilaporkan. Kalau benar tidak untung kenapa tidak di tutup? Kembalikan saja kapalnya atau di buka untuj investor," tukas politisi muda dari Partai Gerindra.(bin)

No comments

Powered by Blogger.