"THL Harusnya Dibiayai APBD"
Jurnal, Manado - Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Utara, tenaga harian lepas (THL) merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan.
Menurut Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara James Karinda, penyebab adanya pungutan uang komite Salah satunya adalah untuk membayar gaji pada THL yang bisa mencapai puluhan orang di setiap sekolah. "Pembiayaan THL seharusnya masuk dalam APBD agar tidak membebani pihak sekolah untuk membayar gaji mereka," ujar Karinda ketika melakukan hearing bersama Kepala Dinas Pendidikan Dan sejumlah Kepala Sekolah di Gedung DPRD Propinsi Sulut, Kamis (18/01/2017).
THL sangat dibutuhkan di sekolah karena rata-rata di Sulut tenaga guru ASN belum bisa mencover jumlah murid di sekolah. "Kami memahami sekolah terpaksa harus memberlakukan uang komite bagi para murid karena Dana BOS yang diterima tidak bisa mengcover semua pembiayaan tenaga THL," tukas Karinda.(meidy)