MANADO - Akhirnya Kementrian Perhubungan, dalam hal ini Bidang Perhubungan Laut (Hubla), dengan tegas memberikan larangan kepada Akademi Maratim Indonesia (AMI) Bitung untuk menerima mahasiswa pada tahun ajaran 2013 ini. Hal itu terungkap saat Komisi IV melakukan pertemuan dengan dengan Kemetrian Perhubungan.
"Hasil pertemuan kami Direktur Kemenhubla,Captain Yan Risuandi meminta agar AMI Bitung tidak boleh lagi menerima mahasiswa pada tahun 2013 ini," ujar Feronika Ponto usai melakukan kunjungan dengan pihak kemetrian.
Menurutnya, pelarangan tersebut berdasarkan pertimbangan dimana persoalan yang melilit AMI hingga sekarang ini belum diselesaikan. Salah satu masalah yaitu 80 mahasiswa tingkat akhir yang belum mendapatkan kepastian mengikuti ujian akhir. Namun pihak Kemenhubla melalui Direktur, Captain Yan Risuandi akan mengusahakan agar ke 80 mahasiswa AMI Bitung mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian.
"Kemenhubla akan memperjuangkan agar 80 mahasiswa itu bisa mengajukan permohonan ujian Mei nanti. Akan tetapi ada syarat, di antaranya adalah sudah mengikuti praktek simulasi, rentan pendidikan selama lima tahun dan sudah terdaftar di Dinas Pendidikan Nasional," jelas Ponto.
Para anggota Komisi IV yang ikut serta dalam pertemuan itu, di antaranya dr Ivone Bentelu, Diana Rogi, Paul Tirajoh dan Drs Idrus Mokodompit.
"Hasil pertemuan kami Direktur Kemenhubla,Captain Yan Risuandi meminta agar AMI Bitung tidak boleh lagi menerima mahasiswa pada tahun 2013 ini," ujar Feronika Ponto usai melakukan kunjungan dengan pihak kemetrian.
Menurutnya, pelarangan tersebut berdasarkan pertimbangan dimana persoalan yang melilit AMI hingga sekarang ini belum diselesaikan. Salah satu masalah yaitu 80 mahasiswa tingkat akhir yang belum mendapatkan kepastian mengikuti ujian akhir. Namun pihak Kemenhubla melalui Direktur, Captain Yan Risuandi akan mengusahakan agar ke 80 mahasiswa AMI Bitung mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian.
"Kemenhubla akan memperjuangkan agar 80 mahasiswa itu bisa mengajukan permohonan ujian Mei nanti. Akan tetapi ada syarat, di antaranya adalah sudah mengikuti praktek simulasi, rentan pendidikan selama lima tahun dan sudah terdaftar di Dinas Pendidikan Nasional," jelas Ponto.
Para anggota Komisi IV yang ikut serta dalam pertemuan itu, di antaranya dr Ivone Bentelu, Diana Rogi, Paul Tirajoh dan Drs Idrus Mokodompit.