Poli kepada Jurnal Sulut (JS), Senin (6/5) menyatakan niatnya untuk melakukan peninjauan langsung terkait program rehabilitasi sebanyak 100 rumah warga Kayawu yang oleh pemerintah pusat melalui kementerian sosial dipercayakan mendapat program bantuan tersebut. Selain itu, terkait informasi dugaan pemotongan dana sebesar Rp. 2,5 Juta bagi bantuan kelompok usaha bersama bagi 10 kelompok di Kayawu, tak luput sebagai tujuan peninjauan ini.
“ Besok (hari ini, red) saya akan meninjau langsung, Ini demi kepentingan masyarakat, dan saya harus memperjuangkan itu. Ada informasi pemotongan dana sekitar 10 persen pada program bedah kampung per unit, selain itu pemotongan sebesar Rp. 2,5 Juta pada program Kube. Jika itu terbukti kebenarannya, maka oknum-oknum tersebut yang terlibat akan dikenakan panisment dan harus mengembalikan dana tersebut,” tegas Poli.
Sebelumnya dikabarkan bahwa pengembangan usaha oleh kelompok usaha bersama (Kube) di Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara terancam gagal. Sebab, belum seluruhnya termanfaatkan, dana bantuan yang diterima dari pemerintah pusat sebesar Rp 20 juta per kelompok, disinyalir dipotong oleh oknum Sekretaris Kelurahan Kayawu Meidy Moningka sebesar Rp 2,5 Juta, tanpa didasari alasan yang jelas.
“ Untuk kesleuruhan dana bantuan yang diterima tiap kelompok mencapai Rp 20 Juta dalam pengembangan usaha. Namun, sebagai anggota kami sempat kaget karena dana tersebut sempat dipotong oleh oknum Sekretaris Kelurahan sebesar Rp 2,5 Juta saat diterima awal April 2013 lalu, tidak jelas untuk apa. Hanya diinformasikan dari ketua kelompok bahwa uang itu dipotong sebagai tanda terima kasih saja,” sesal Rilson Pandey, anggota Kelompok Usaha Bersama Tiberias Kelurahan Kayawu.
Saat dikonfirmasi, Senin (6/5), Sekretaris kelurahan, Meidy Moningka berdalih, uang sebesar Rp. 2,5 Juta tersebut bukan merupakan potongan, melainkan ungkapan terima kasih dari kelompok. Dijelaskan Moningka, pemberian uang tersebut merupakan kesepakatan setiap kelompok.
“ Nantinya uang tersebut dapat digunakan untuk keperluahan pemerintah kelurahan ataupun di Dinas, namun akhirnya saya kembalikan karena sudah terjadi permasalahan,” kata Moningka.
Ditambahkannya, tidak ada niat untuk memotong dana dari pusat tersebut karena dana tersebut bertujuan untuk mengangkat tingkat kesejahtraan masyarakat Kayawu.
“ Saya siap diproses hukum jika terbukti saya bersalah, ini semua demi kemajuan masyarakat di Kayawu,” pungkasnya.(**)