 |
| Ketua DPRD Sulut bersama para Wakil Ketua saat menyerahkan Proposal pemekaran |
MANADO-Seakan
tak ada habisnya kritikan negatif yang dialamatkan kepada lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).
Lembaga yang seharusnya
pro rakyat tapi pada prakteknya ternyata keberpihakan itu lebih mengarah pada
pribadi ataupun partai.
Seperti dikatakan Pengamat
politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka.
Dimana Ia menilai kinerja buruk di
Lembaga legislative karena tugas pokok dan fungsi DPRD gagal total.
“Dilembaga legislative
ada tiga fungsi dewan yaitu pengawasan, pengaggaran dan legislasi. Ke tiga
fungsi ini tidak dijalankan secara maksimal sehingga hasil akhirnya tidak
bagus. Masyarakat awampun dapat menilai,” terang tumbelaka.
Dalam menjalankan
fungsi pengawasan, DPRD terkesan penakut. Apalagi fungsi penganggaran yang
terilhat selalu ‘pasrah’ kepada eksekutif.
“Pengadaan SPBU
bagi pemprop yang nyata-nyata sudah ditolak komisi II pada RAPBD tapi faktanya
masuk dalam buku APBD,” bebernya. Pun dengan fungsi legislate, kata Tumbelaka yang
hingga sekarang ini tak ada satupun perda inisiatif yang ‘ditelorkan’ DPRD. Apalagi alat kelengkapan dewan lainnya.
“Yang jadi
pertanyaan sekarang ini apalagi yang dapat di andalakan masyarakat kepada lembaga
legislative ini,” ungkapnya.
Selain itu,
Tumbelaka juga menyorot kepemimpinan di DPRD Sulut. Seperti Politisi Partai
Golkar, Meiva Salindeho Lintang, yang mempunyai peranan penting di lembaga
politik.
“Sistim kolektif
kolegial seharusnya jalan, bukan dimonopoli Ketuanya saja. Semisal undangan
hearing saja harus ditandatangani oleh Ketua DPRD.
Pada DPRD periode-periode
sebelumnya bisa di-handle oleh Wakil ketua DPRD,” tandas mereka.
Ditambah lagi
dengan keterlambatan pembahasan pergeseran anggaran yang ternyata drafnya sudah lama diterima
Ketua Dewan.
“Ketua itu
posisinya bukan Kepala atau Big Boss. Ia (Ketua) seharusnya sebagai coordinator
yang bisa mengkoordinasikan dengan semua pimpinan DPRDdan anggota dalam
menjalankan tupoksi dewan,” tambahnya.
Ketua DPRD Sulut,
Meiva Salindeho Lintang sendiri saat dikonfirmasi enggan memberikan
menanggapinya karena dianggap isu murahan.
“Yang ngomong
justru perlu koreksi diri. Saya lebih enak bicara masalah Pilkada Sitaro dari
pada tanggapi isu murahan.
Rakyat nda bodoh menilai kinerja saya,” jawab Meiva
lewat pesan singkatnya kepada wartawan.(**)