Melalui perwakilan sejumlah Pimpinan Fraksi, DPRD Sulut menemui Kasubdit Pemekaran Dirjen Otonomi Daerah (Otda), Heriyanto untuk mempertanyakan sejumlah usulan pemekaran baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota.
“Kami telah menanyakan kelanjutan usulan pemekaran lewat Kasubdit Bpk Heriyanto. Nantinya hasil knsultasi akan disampaikan lewat rapat Pimpinan DPRD dan juga akan diundang ketua-ketua Tim Pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Arthur Kotambunan.
Dalam pertemuan tersebut lanjut Kotambunan, Heriyanto berkata bahwa jangan dulu mimpi sebelum direvisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
“Penyampaian saya tidak mengada-ada agar tidak terjadi politisasi dan pembodohan kepada kepada masyarakat,” tegasnya.
Calon DPR RI ini menambahkan, hingga sekarang ini ada 200-an usulan pemekaran baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang menunggu persetujuan. Meski diisyaratkan seperti itu, Mereka (DPRD) akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Seperti diketahui, upaya pemekaran daerah di Sulut terus berhembus, mulai dari Kota Langowan, Kabupaten Minahasa Tengah, kabupaten Bolaang Mongondow Tengah, Propinsi Bomong Raya, Propinsi Nusa Utara. Bahkan, upaya ini sudah didahului Gubernur dihadapan Komisi II DPR-RI beberapa waktu lalu.
Senada disampaikan Gubernur Sulut, Sinyo Hari Sarundajang dalam Sidang Paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur 2012, pada sambutannya dikatakan bahwa saat ini Pemerintah dan Legislatif sedang memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin dimekarkan namun dihimbau agar masyarakat bersabar dan jangan terlalu berharap.
Meski demikian apapun hasil yang diputuskan Kemendagri harus menjadi tanggungjawab bersama disemua tingkatan. "Kita sedang berjuang untuk mewujudkan daerah pemekaran, apapun hasilnya maka kitapun harus menanggungnya secara bersama-sama," ujar SHS.(man)