Seperti pansus pembangunan kantor DPRD Sulut yang dikatakan Djafar Alkatiri tidak diperlukan karena taka da persoalan yang akan dibahas.
Dan pada akhirnya pansus tersebtu telah berakhir karena tidak ada pekerjaan lagi. Pun dengan Pansus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Pasalnya, pansus yang dibentuk pekan lalu itu, tak memiliki tugas yang urgent karena hanya akan membahas soal dukungan DPRD terhadap reklamasi di Kota Bitung sebagai penunjang KEK.
“Tak ada masalah lain, hanya soal reklamasi,” aku personel Pansus KEK, Mikson Tilaar.
Selain itu juga pembentukan Pansus Pemekaran Daerah, yang dinilai tidak penting karena hingga kini moratorium pemekaran daerah belum dicabut. Meski demikianpun peluang untuk segera disetujui oleh pemerintah pusat masih ngambang.
Upaya yang kaan dilakukan pansus yang dipimpin oleh Drs Sunardi Soemantha itu akan terbang ke Jakarta untuk konsultasi. “Kami akan berkonsultasi ke Depdagri soal pemekaran daerah,” ujar Soemantha.
Yang mengherankan adalah upaya konsultasi yang dilakukan DPRD ke Depdagri sudah berulang kali bahkan yang terakhir dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan fraksi. Jawaban yang diterima soal pemekaran dari pihak depdagri adalah Sulut jangan dulu bermimpi lebih.
“Ada 200-an daerah yang antri untuk melakukan pemekaran. Dan karena moratorium belum dicabut, maka Sulut diminta untuk jangan dulu berharap banyak soal pemekaran,” ujar Wakil ketua DPRD, Drs Arthur Kotambunan usai melakukan kunjungan, beberapa waktu lalu.
Namun hal yang penting dan sepertinya dilupakan Dewan adalah pembentukan Pansus Penyertaan Modal ke Bank Sulut dan Pansus.
“Pembentukan pansus penyertaan modal urgen dan mendesak. Untuk itu harus segera dibentuk,” ujar Teddy Kumaat beberapa waktu lalu.(**)