Di Kantor Pos Mampang, pembagian BLSM baru dimulai pukul 09.00 WIB, namun semenjak pukul 08.30 sekitar 45 orang telah antre untuk mencairkan dana sebesar Rp 150.000 per RTS. Mereka duduk tertib menunggu nomor antreannya dipanggil.
Sukandi (37) mengaku mendapat informasi mengenai pembagian BLSM hari ini dari undangan yang diberikan oleh pengurus RT tempatnya tinggal. "Saya dikasih sama ketua RT baru kemarin amplopnya dan kartunya," kata Sukandi di kantor Pos Mampang, Jakarta, Sabtu (22/6).
Amplop itu merupakan salah satu syarat untuk menukarkan kartu BLSM peserta. Di dalam amplop terdapat selembar kertas berisi sosialisasi BLSM. Ada mekanisme tata cara pengambilan dan persyaratan apa yang harus dibawa peserta, semisal Kartu Tanda Penduduk.
Meskipun jumlah yang diterima hanya Rp 150.000, Sukandi mengaku hanya bisa pasrah dan bersyukur. Dia sendiri mengaku belum mengetahui nominal yang akan diberikan. "Saya tidak tahu katanya Rp 150.000 selama empat bulan ya, segitu juga tidak apa-apa daripada tidak sama sekali," ujar dia.
Panitia pembagian BLSM, Herman Effendy (43) mengatakan, jumlah yang diterima warega miskin pada pencairan tahap pertama sebesar Rp 300.000. Sebab, pencairan BLSM tahap I langsung dirapel 2 bulan sekaligus (Juli-Agustus). "Ya langsung dua bulan sesuai dengan peraturan yang ada," kata dia.
Di kantor Pos Mampang, Herman menyebut ada sebanyak 3.032 rumah tangga sasaran (RTS) yang berhak menerima BLSM.
"Itu dari lima kecamatan, antara lain Mampang Prampatan, Pela Mampang, Bangka, Tegal Parang dan Kuningan Barat. Nanti bukanya sampai jam 5 sore (17.00 WIB)," katanya.
Pada pembagian BLSM tahap pertama ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan Menko Kesra Agung Laksono dijadwalkan hadir untuk memantau langsung pembagian di Kantor Pos Mampang. Empat orang polisi telah berjaga untuk mengamankan lokasi pembagian BLSM.
Seperti diketahui, PT Pos Indonesia (Persero) mendapatkan tanggung jawab membagikan BLSM kepada 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia.
Pos Indonesia mendapatkan data RTS Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sudah divalidasi oleh kedua instansi tersebut.(mdk)