Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleg segala unsur dan elemen masyarakat. Apalagi Sulut berada di posisi ke 6 kasus seksual dan traffiking. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Sulut, Arthur Kotambunan, Senin (22/7).
“Ini disampaikan kepada saya oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak, bapak Aris Merdeka Sirait, dari 33 propinsi yang ada di Indonesia, Sulut berada di urutan ke enam yang mengoleksi kasus-kasus kejahatan seksual serta trafficking terhadap anak di bawah umur dan perempuan,” beber Kotambunan.
Dengan adanya persoalan moral seperti ini maka diharapkan oleh Kotambunan agar dijadikan beban untuk semua bukan hanya pemerintah saja.
"Mari kita semua baik pemerintah, tokoh agama dan semua elemen masyarakat agar bersama-sama memberantas penyakit masyakarat ini agar sulut kedepan tidak ada lagi pelecehan seksual dan traffiking," pungkasnya.(man)