Tentang DPRD malas membahas LPJ atau DPRD lagi sibuk dan terlibat dalam kasus MaMi. Ungkapan Pemkab boltim Rabu (31/7) kepada sejumlah wartawan mengatakan, ada 3 faktor kenapa Dekab malas membahas Laporan Pertangung Jawaban (LPJ) atau dekab sendiri sibuk dengan urusannya sendiri karena Diapun sendiri akan ditahan.
"Kalupun Dekab sendiri belum bisa membahas LPJ, ia terpaksa saya akan melimpahkan persoalan ini ke pihak pemerintah propinsi. "Ujarnya.
Dekab sendiri dinilai tidak bisa menghalangi pembangunan yang ada di boltim, karena mereka sudah terlibat kasus.
"Saya tidak tau kalau Dekab sendiri lagi sibuk dengan urusan mereka sendiri bukan urusan rakyat, tetap saya akan trus mengadakan Pembangunan di Boltim sendiri." Ungkap sehan dengan tegas.
LPJ ini adalah bagian dari pada pembangunan untuk boltim sendiri, jadi Dekab sendiri tidak bisa menghalangi-halanginya.
"Pada tanggal lima belas Desember Nanti, saya tetap mengkop seluruh kegiatan pembangunan."Tutur sehan.
Sedangkan menurut Ketua Dewan Kabupaten (SM) alias Sumardia Modeong yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow (Bolmong), sebagai tersangka mengatakan, kalaupun pemkab mengatakan Dekab itu malas buktinya pembahasan LPJ sudah dibahas.
"Saya rasa seharusnya Pemkab sendiri pula yang memperlambat pembahasan LPJ, sedangkan LPJ sendiri dijadwalkan bulan juni tetapi Pemkab sendiri yang memperlambatnya sampai bulan Juli. Inikan bukan salah pemkab,"ujarnya dengan nada tinggi.
Pemkab diminta jangan ikut campur dengan urusan Dekab, karena itu ranannya Dekab.
"Saya berharap agar Pemkab dalam hal ini Bupati Sehan Landjar jangan ikut campur dengan urusan Dekab, kann itu bukan ranannya Pemkab."Ujarnya.
Sedangkan untuk dewan sendiri sekarang sementara berlangsung, jadi kalau mau bilang pihak DPRD tidak membahas LPJ itu salah besar.
"Kalau bupati mengatakan DPRD membiarkan pembahasan LPJ buktinya hari ini (kemarin), Dewan sendiri sedang membahasnya. Jadi kalau bupati sendiri mengatakan malas itu mungkin salah kapra," ujarnya. (Billy)