Manado-Dalam
rolling yang dilaksanakan Senin (8/07), menjadi pembicaraan hangat dikalangan
Legislatif Sulut. Pasalnya roling besar-besaran yang dilakukan Pemprov selain
ada yang tidak sesuai dengan Tata Tertib dewan ada juga yang seharusnya di
rolling tapi masih tetap bertahan di posisinya.
Apalagi SKPD yang paling di sorot dalam Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi. Dimana
BPK memberikan catatan kritis soal pengelolaan keuangan di SKPD ini.
Adalah Anggota DPRD Sulut, Rosmawati Nasaru yang mengkritisi
kinerja Kadis PU yang menurutnya selalu jadi perdebatan hangat diantara anggota
banggar. “Saya mempertanyakan kenapa tidak ada rolling untuk Dinas PU, sebab
nyata-nyata dia sering diperdebatkan dalam rapat banggar,” kecam Nasaru.
Selain itu juga dalam menjalankan aspirasi yang di serap
Anggota DPRD Sulut, PU terkesan tebang pilih sebab dinas tersebut hanya mau
merealisasikan aspirasi dari mitra kerja dalam hal ini Komisi III.
“Tindakan yang dilakukan kadis membuat apirasi kami tidak
diakomodir, termasuk saya sebagai anggota banggar. Kami merasa dibohongi,”
pungkas satu-satunya kader hanura yang duduk di DPRD Sulut ini.(man)