 |
| Rapat Paripurna DPRD Sulut |
Menurut pengakuan Lintang usai pertemuan bahwa, tak ada pertanyaan yang berarti, semuanya seperti biasa. Namun yaang ditekankan kali ini soal dana bantuan pusat ke masyarakat daerah Sulut. "Ya, pihak DKD hanya mengingatkan untuk bantuan pusat ke masyarakat Sulut tidak boleh diserahkan lewat pemerintah tapi langsung ke masyarakat," aku Lintang kepada wartawan.
"Namun, semuanya baik-baik saja, sesuai aturan," tambah Meiva menjelaskan.
Sementara, saat konsultasi tersebut, Legislatif didampingi pihak Eksekutif yang dipimpin oleh Sekretaris Provinsi Sulut (Sekprov) SR Mokodongan bersama rombongan yakni, Asisten III Nixon Watung, Sekretaris DPRD Jhon Palandung, Kadis Penda Roy Tumiwa dan Kaban Keuangan Praseno Hadi. Sekprop, Ir Siswa Rachmat Mokodongan mendapat banyak pertanyaan dari Direktur DKD, Drs Hamdhani MBA terkait program-program di APBD-P. Bahkan, pihak DKD mengurung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari sore hingga malam tadi.
Seperti diberitakan sebelumnya, alokasi anggaran di APBD-P disebut-sebut banyak pihak paling banyak untuk berfoya-foya. Pasalnya, anggaran untuk publik tidak maksimal. Sedangkan anggaran belanja membludak. Di antaranya, pembelian sofa yang bertambah Rp 429 juta dari anggaran induk Rp 448 juta, hingga totalnya mencapai Rp 877 juta pada tahun anggaran 2013 ini. Tak hanya sofa, anggaran pengadaan gorden seharga Rp 100 juta, kompor gas Rp 20 juta, kitchen set Rp 50 juta dan peralatan makan Rp 100 juta, pohon natal Rp 75 juta hingga pemasangan wallpaper Rp 100 juta di rudis Pimpinan DPRD, sukses digolkan Banggar.
Sedangkan anggaran untuk membayar honor para penyuluh pertanian dan perikanan masih kabur. Di antaranya, pembelian sofa yang bertambah Rp 429 juta dari anggaran induk Rp 448 juta, hingga totalnya mencapai Rp 877 juta pada tahun anggaran 2013 ini. Tak hanya sofa, anggaran pengadaan gorden seharga Rp 100 juta, kompor gas Rp 20 juta, kitchen set Rp 50 juta dan peralatan makan Rp 100 juta, pohon natal Rp 75 juta hingga pemasangan wallpaper Rp 100 juta di rudis Pimpinan DPRD, sukses digolkan Banggar.
Terkait dengan pokok-pokok kebijakan umum APBD-P yang dijabarkan, pendapatan asli daerah atau PAD sebelum perubahan sebesar Rp 1.915.748.741.750, setelah perubahan menjadi Rp 2.063.748.741.750, atau bertambah Rp 148 miliar.
Untuk belanja sebelum perubahan sebesar Rp 1.961.889.897.710, setelah perubahan menjadi Rp 2.276.652.783.917, atau bertambah Rp 314.762.886.207. Sedangkan untuk pembiayaan, sebelum perubahan sebesar Rp 46.141.155.960 dan setelah perubahan Rp 212.904.042.167, atau ketambahan Rp 166.762.886.207.
Legislator yang turut hadir dalam konsultasi dengan Kemendagri adalah, Arthur Kotambunan, Jhon Dumais, Edison Masengi, Serpha Manembu, Victor Mailangkay, Teddy Kumaat, Djenry Keitjem, Paul Tirajoh, Farid Lauma, Netty Agnes Pantow, Rosmawati Nasaru dan Ivon Bentelu.(man)