Agenda rapat yang bertempat di Aula lantai III kantor Bupati Boltim tersebut, dihadiri Kepala Dishutbun, assisten I sekertariat Daerah (Setda), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Boltim, Kepala Bagian Hukum Setda, Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kasat Pol-PP, para camat, serta seluruh sangadi se Boltim.
Assisten I Setda, Amin Musa SH, dalam sambutannya mengatakan, tujuan dilakukannya rapat koordinasi untuk pengamanan hutan serta menyelesaikan beberapa persoalan terkait perombakan hutan yang dijadikan kebun oleh warga Boltim.
“Ada enam titik yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Dishutbun, salah satu diantaranya konflik kepemilikan tanah perkebunan diareal hutan atoga-mooat antara warga Atoga dan Bilaang,” ujar Amin.
Dalam penyelesaian tersebut, lamjut Amin nantinya pihak pemerintah akan melakukan kajian tentang kepemilikan sebenarnya lahan sengketa tersebut.
“Itu akan ditindaklanjuti oleh pemda Boltim secepatnya, supaya konflik tidak berkepanjangan dan menyebabkan adanya perselisihan hingga jatuh korban,” tukas Amin.
Tambah Amin, dalam pengawasan hutan nanti diharapkannya agar peran pemerintah desa dapat bersinergi dengan pihak Dishutbun. Kata dia, jika kerjasama itu terjalin maka kedepan tidak ada lagi pengerusakan hutan serta kelahpahaman antara kepemilikan lahan. (Billy)