
Jurnal,Manado-Pemberlakuan Peraturan Gubernur no 17 tahun 2013 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan, ternyata belum ditunjang dengan kesiapan rumah-rumah sakit yang ditunjuk untuk penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut.
Hal ini juga menjadi perhatian serius Anggota DPRD Sulut, Feronika Ponto.
“Sangat disayangkan program pemerintah pusat untuk menjammin kesehatan masyarakat tapi tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana,” terang Feronika.
Ia juga menyayangkan jika ada beberapa rumah sakit yang terdapat di daerah-daerah tenyata tidak ditunjang dengan akreditas dan penetapan kelas. Sehingga pihak RS akan kesulitan melayani pasien JKN.
Seharusnya, kata Feronika jauh sebelum program itu dijalankan, pemerintah dan pihak RS sudah mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam pelayanan JKN. Pun dengan ketersediaan obat-obatan harus ada jaminan dari dinas terkait.
“Kesemuanya itu penting, dan harus segera di laksanakan sehingga masyarakat tidak dirugikan. Ini kan sudah menjadi program pemerintah maka sedianya dalam kesiapan dan pelayanan harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan kembali soal sosialisi program kesehatan gratis yang harus lebih gencar hingga ke tingkat bawah agar masyarkat paham dan mengerti.
“Kalau masyarakat tau bahwa ada program kesehatan kan lebih baik dapat meringankan beban mereka terutama masyarakat bawah,” pungkas Caleg NasDem dapil Bolmong ini.(man)
Hal ini juga menjadi perhatian serius Anggota DPRD Sulut, Feronika Ponto.
“Sangat disayangkan program pemerintah pusat untuk menjammin kesehatan masyarakat tapi tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana,” terang Feronika.
Ia juga menyayangkan jika ada beberapa rumah sakit yang terdapat di daerah-daerah tenyata tidak ditunjang dengan akreditas dan penetapan kelas. Sehingga pihak RS akan kesulitan melayani pasien JKN.
Seharusnya, kata Feronika jauh sebelum program itu dijalankan, pemerintah dan pihak RS sudah mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam pelayanan JKN. Pun dengan ketersediaan obat-obatan harus ada jaminan dari dinas terkait.
“Kesemuanya itu penting, dan harus segera di laksanakan sehingga masyarakat tidak dirugikan. Ini kan sudah menjadi program pemerintah maka sedianya dalam kesiapan dan pelayanan harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan kembali soal sosialisi program kesehatan gratis yang harus lebih gencar hingga ke tingkat bawah agar masyarkat paham dan mengerti.
“Kalau masyarakat tau bahwa ada program kesehatan kan lebih baik dapat meringankan beban mereka terutama masyarakat bawah,” pungkas Caleg NasDem dapil Bolmong ini.(man)