Jurnal,Manado-Meski Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Drs Stefanus Vreeke Runtu telah membantah jika Meiva Salindeho-Lintang STh akan diganti dari jabatannya sebagai Ketua DPRD, namun kabar penggantian tersebut kian santer terdengar.
Kabar bakal digantinya Meiva oleh partai yang mengusungnya itu, semakin kuat alasannya mosi tak percaya dari fraksi-fraksi bagi Meiva ke pimpinan Partai Golkar.
Ketua Fraksi PDIP, Djenrie Keintjem saat ditanyai tekait kabar yang beredar mengatakan jika itu urusan partai lain. Jika bicara soal mosi tidak percaya berarti itu urusan kinerja.
“Kami PDIP dengan tegas menyatakan tidak pernah mencampuri urusan dari Fraksi lain,” tegasnya singkat.
Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan, DR Ferry Liando yang dimintai tanggapannya mengatakan, bahwa penggantian Meiva sangat riskan bagi partai berlambang pohon beringin tersebut.
Menurut dia, soal penggantian pimpinan DPRD bukan sesuatu yang sulit. Karena sesuai PP nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, pimpinan DPRD bisa diganti atas usul Parpol yang bersangkutan. “Jadi kalau PG yang mengusulkan, maka saya pikir tidak bermasalah. Tapi jika pimpinan terjadi pergantian, maka konsekuensi politiknya akan diterima oleh parpol itu sendiri. Publik akan memberi penilaian. Sedangkan mengurus konflik partainya tidak bisa, bagaimana jika memimpin skala yang lebih besar,” terang Liando.
Menurut dia, pada level nasional, PG dinilainya sebagai partai yang berada pada urutan pertama sebagai parpol yang bisa mencegah konflik internal. Tapi di pihak lain, kata doktor ilmu politik iti, jika saja parpol tidak menghendaki Meiva sebagai Ketua DPRD lagi, adalah sebuah tindakan terhormat jika keinginan itu dipenuhi Meiva sendiri. “Sebab tidak ada gunanya lagi jika menduduki sebuah jabatan tanpa ada dukungan politik dari internal partai. Apapun kebijakan yang ia ambil, pasti akan ditentang partainya. Tapi Golkar juga harus mempertimbangkan keputusan besar menarik Meiva, karena dampaknya bisa berpengaruh pada Pemilu 2014,” tandas akademisi Unsrat itu.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh pengamat politik, Taufik Tumbelaka. Menurut dia, resiko politik harus siap ditanggung Partai Golkar jika menarik Meiva. “Memang harus diakui banyak permasalahan yang timbul dari DPRD karena keputusan-keputusan yang diambil Meiva. Salah satunya, dengan menunda-nunda penandatanganan APBD induk 2014, yang merupakan hak masyarakat Sulut. Tapi apapun sikap yang akan diambil, PG harus siap dengan konsekuensinya,” pungkas Tumbelaka.(***)
