Seperti diberitakan beberapa waktu lalu bahwa Proyek pembangunan kantor tersebut yang menelan anggaran sebesar Rp 21.388.370.000, tahap pembangunan struktur dan katingan yang harus diselesaikan pada akhir desember 2013. Telah diputus kontrak pada tanggal yang ditetapkan.
Informasi yang berhasil di rangkum beberapa wartawan yang kesehariannya melakukan tugas peliputan di DPRD Sulut bahwa Sekwan bersama PPTK telah dipanggil oleh pihak pemprov menghadap untuk membicarakan kelanjutan pekerjaan proyek tersebut.
“Sekwan dan Pak Tenda telah dipanggil pihak pemprov untuk membicarakan kelanjutan proyek pembangunan gedung DPRD. Karena pekerjaannya belum sesuai dengan target,” ujar salah satu pegawai secretariat yang tidak mau namanya dikorankan.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulut, John Palandung saat dikonfirmasi terkait informasi yang beredar, membantah jika dirinya bersama Maxi Tenda dipanggil karena pekerjaan proyek yang tidak selesai sesuai target.
“Kami bukan dipanggil tapi diundang oleh pihak pemprov untuk membicarakan kelanjutan proyek tersebut,” ucap Sekwan saat dihubungi via Hand Phone, Minggu (2/02).
Diakuinya memang untuk pekerjaan hingga tanggal 30 desember yang ditetapkan pekerjaannya sampai pada pembuatan struktur dan katingan.
“Itu telah selesai dikerjakan sehingga kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut telah putus kontrak karena pekerjaannya telah rampung. Untuk itu kami sedang menyusun perencanaan lagi untuk membuka tender bersama Biro Umum Pemprov lewat LPSE,” jelasnya.
Proyek yang dikerjakan hingga bulan Desember untuk Perencanaan: PT. Nusantara Citra Konsultan, Pelaksanaan: PT Karuniaguna Intisemesta, Pengawas PT. Asri Abadi Konsultan.(man)