Kepala BKDD Drs Darwis Lasabuda mengatakan, 160 yang akan menerima NIP dan SK langsung diberikan oleh Bupati Boltim Sehan Landjar. "Memang masi ada yang belum menerima. Ini dikarenakan masi ada yang harus di proses. Terjadi kesalahan tanggal lahir dan beberapa data lainnya. Sehingga harus megurusnya lagi di Menpan,"ujar Lasabuda, saat bersua dengan wartawan senin (24/3) kemarin.
Adapau dalam penempatan nanti. Lasabuda mengatakan, Sekitar 60 yang akan ditempatkan di kecamatan Nuangan. "Itu sudah termasuk SMK, Keperawatan dan Kebidanan. Juga ada penempatan di kecamatan modayag, yakni didesa buyandi, lanut, badaro, kopkapoi dan lain-lain,"tambah Lasabuda
Saat ditanyakan apakah tidak ada ke ragu-raguan pihak pemerintah jika nanti ada PNS yang pindah?. "Itu semua keputusan dan hak mereka. Yang pasti sudah ada surat pernyataan untuk mengabdi selama sepuluh tahun di Boltim,"tandasnya.
Sementara, Tokoh Masyarakat (Tokmas) Boltim Ismail Mokodompit mengatakan, 12 CPNS yang belum akan menerima itu ada kecorobohan dari pegawai BKDD yang tak maksimal dalam proses verifikasi berkas sebelumnya. "Seharusnya Kaban BKDD lebih teliti lagi sebelum membawa berkas CPNS formasi umum itu di Menpan. Kalo sudah seperti ini, bisa saja ada kecemburuan sosial dari 12 CPNS yang belum bisa mengantongi NIP dan SK kamis nanti,"ujar Ismail, dengan nada kesal.
Untuk itu, ismail berharap kejadian ini tak akan terjadi lagi. "Jangan sampai ini hanya modus instansi terkait saja. Karena untuk proses perbaikan berkas di Menpan harus butuh biaya. Yang jelas pemda akan mengeluarkan biayan untuk itu,"tukasnya.(sdb)