JurnalManado - Meski pembahasan
APBD-Perubahan 2014 belum dilakukan, namun informasi soal besaran anggaran
perubahan yang diusulkan sejumlah SKPD sudah mulai beredar. Salah satunya,
Sekretariat DPRD Sulut.
Instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengelola keuangan bagi para wakil rakyat kita itu, dikabarkan mengusulkan anggaran sebesar Rp 7 miliar. Akan tetapi, kabar lain beredar, anggaran yang diusulkan SKPD yang dipimpin oleh Drs John Palandung tersebut dipangkas Rp 5 miliar. “Anggaran di Sekretariat DPRD dipangkas. Hanya Rp 2 miliar yang disetujui,” ucap sumber kepada sejumlah wartawan, Senin (18/8).
Informasi tersebut membuat, Sekretaris DPRD menggelar rapat mendadak dengan empat kepala bagian Pejabat Pengelola Teknis Keuangan (PPTK). Dimana Palandung mengingatkan kepada PPTK dan kepala bagian untuk melakukan penghematan semaksimal mungkin.
“Harus ada penghematan dalam berbagai hal di sekretariat DPRD,” kata sumber kepada sejumlah wartawan kemarin.
Palandung yang kemudian dikonfimasi wartawan, kemarin, masih enggan memberikan tanggapan lebih banyak. “APBD-Perubahan belum dibahas. Tunggu saja nanti DPRD yang akan tetapkan,” kata Palandung.
Terkait hal ini, Wakil ketua DPRD, Drs Arthur Kotambunan yang dikonfirmasi wartawan membantah jika ada pemangkasan anggaran seperti itu. “Sesuai usulan anggaran yang diserahkan Pemprop, anggaran perubahan untuk Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp 7 miliar. Belum ada pemangkasan,” jawab dia.
Pengamat pemerintahan dan politik, Taufik Tumbelaka yang dimitai tanggapannya mengatakan, pemangkasan anggaran untuk Sekretariat DPRD patut disaluti. “Jika memang ada pemangkasan seperti ini, patut disaluti karena Sekretariat DPRD sangat semangat melakukan penghematan anggaran,” ucap dia.
Hanya saja kata Tumbelaka, pemangkasan anggaran perubahan harus mempertimbangkan urusan wakil rakyat dengan rakyat. Misalnya anggaran reses, kehumasan, aspirasi dan rapat-rapat dengar pendapat.
Pada APBD-P nanti ada kegiatan-kegiatan penting di DPRD. Khususnya reses anggota dewan yang akan memakan anggaran yang tak sedikit. Belum lagi perjalanan dinas baik dalam daerah aupun luar daerah, bimbingan teknis untuk anggota dewan dan masih banyak lagi. “Tapi semangat penghematan Sekretariat DPRD harus didukung. Apalagi instansi ini bersih dari temuan BPK RI untuk TA 2014. Asal saja dana reses anggota dewan jangan diganggu, juga untuk rapat-rapat dengar pendapat dan agenda publik,” pungkas dia.(***)
Instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengelola keuangan bagi para wakil rakyat kita itu, dikabarkan mengusulkan anggaran sebesar Rp 7 miliar. Akan tetapi, kabar lain beredar, anggaran yang diusulkan SKPD yang dipimpin oleh Drs John Palandung tersebut dipangkas Rp 5 miliar. “Anggaran di Sekretariat DPRD dipangkas. Hanya Rp 2 miliar yang disetujui,” ucap sumber kepada sejumlah wartawan, Senin (18/8).
Informasi tersebut membuat, Sekretaris DPRD menggelar rapat mendadak dengan empat kepala bagian Pejabat Pengelola Teknis Keuangan (PPTK). Dimana Palandung mengingatkan kepada PPTK dan kepala bagian untuk melakukan penghematan semaksimal mungkin.
“Harus ada penghematan dalam berbagai hal di sekretariat DPRD,” kata sumber kepada sejumlah wartawan kemarin.
Palandung yang kemudian dikonfimasi wartawan, kemarin, masih enggan memberikan tanggapan lebih banyak. “APBD-Perubahan belum dibahas. Tunggu saja nanti DPRD yang akan tetapkan,” kata Palandung.
Terkait hal ini, Wakil ketua DPRD, Drs Arthur Kotambunan yang dikonfirmasi wartawan membantah jika ada pemangkasan anggaran seperti itu. “Sesuai usulan anggaran yang diserahkan Pemprop, anggaran perubahan untuk Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp 7 miliar. Belum ada pemangkasan,” jawab dia.
Pengamat pemerintahan dan politik, Taufik Tumbelaka yang dimitai tanggapannya mengatakan, pemangkasan anggaran untuk Sekretariat DPRD patut disaluti. “Jika memang ada pemangkasan seperti ini, patut disaluti karena Sekretariat DPRD sangat semangat melakukan penghematan anggaran,” ucap dia.
Hanya saja kata Tumbelaka, pemangkasan anggaran perubahan harus mempertimbangkan urusan wakil rakyat dengan rakyat. Misalnya anggaran reses, kehumasan, aspirasi dan rapat-rapat dengar pendapat.
Pada APBD-P nanti ada kegiatan-kegiatan penting di DPRD. Khususnya reses anggota dewan yang akan memakan anggaran yang tak sedikit. Belum lagi perjalanan dinas baik dalam daerah aupun luar daerah, bimbingan teknis untuk anggota dewan dan masih banyak lagi. “Tapi semangat penghematan Sekretariat DPRD harus didukung. Apalagi instansi ini bersih dari temuan BPK RI untuk TA 2014. Asal saja dana reses anggota dewan jangan diganggu, juga untuk rapat-rapat dengar pendapat dan agenda publik,” pungkas dia.(***)