Pilkada oleh DPRD, Peluang Koalisi masih Terbuka

Jurnal,Manado – Tidak adanya titik temu antara Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI – P), dalam berkoalisi akhirnya PDI – P dengan tegas menyatakan telah menutup pintu koalisi. Yang menarik, Jokowi yang telah terpilih sebagai Presiden dan akan dilantik tanggal 20 Oktober nanti meyakini jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Pemilihan Kepala Daerah  (Perppu Pilkada) akan ditolak oleh kubu Merah – Putih. Alhasil pemilihan langsung kepala daerah akan gagal total.

Bila melihat fenomena politik di sulut yang dalam waktu dekat akan melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Walikota (Pilwako), merupakan tanda ‘awas’ bagi PDI –P dan koalisinya. Pasalnya di DPRD Provinsi (Deprov) Sulawesi Utara (Sulut) dikuasai oleh Koalisi Merah – Putih diantaranya, Gerindra 6 kuris, Golkar 9 kursi, Demokrat 6 kursi, PAN 3 kursi, PKS 2 kursi, PPP 1 kursi dengan total kursi 27. Sementara koalisi Indonesia Hebat yang di komandani PDI – P hanya 18 kursi. Pun dengan yang di DPRD Kota Manado. Dimana Demokrat 9 kursi, Golkar 5 kursi, Gerindra 5 kursi, PAN 4 kursi, PKS 2 kursi dan PPP 1 kursi dengan jumlah total 26 kursi. Sementara Koalisi Indonesia Hebat diantaranya PDIP 6 kursi, Nasdem 3 kursi, Hanura 4 kursi, PKPI 1 kursi dengan jumlah total kursi 14.

Meski demikian persoalan berapa banyak kursi yang diperoleh dapat berubah dengan pendekatan – pendekatan masing – masing partai sebab hingga kini terlihat baik PDIP, Golkar dan Demokrat masih terus melakukan komunikasi politik.

“Kami selalu terbuka dengan siapa saja, termasuk PDIP atau partai manapun,” terang Ketua DPD Golkar Sulut Frieke Runtu. Sembari menyatakan tetap mendukung pemilihan lewat DPRD. ‘Kita cari menang namun yang menetukan sang pencipta.”

Senada dikatakan Sekretaris PDIP Frangki Wongkar bahwa terus menjalin komunikasi dengan koalisi Merah – Putih termasuk dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“PDIP tetap melakukan pendekatan dan membuka diri bagi yang ingin bergabung dengan kami,” katanya. “Soal di pusat dimana PDIP telah menuntup diri untuk berkoalisi, menurutnya itu kasuistis. “Yang pasti hingga saat ini PDIP Sulut masih membuka diri, termasuk jika Pilkada oleh DPRD.”

Sementara itu pengamat politik Taufik Tumbelaka mengatakan, SBY selaku pimpinan tertiggi Partai Demokrat memberikan bola panas sehingga partai – partai lain harus mengakui jika Demokrat berpengaruh. Namun menurutnya segala kemungkinan bias terjadi, kompromi politik dikalangan elit.

“Begitupun apabila memang Pilkada harus dilaksanakan di DPRD, segala kemungkinan bisa terjadi. Termasuk koalisi antara PDIP, Golkar, Demokrat atau partai mana saja."