Jurnal,Jakarta - Partai Golongan
Karya kubu Agung Laksono mulai melunak. Kelompok yang menggelar Musyawarah
Nasional di Ancol, Jakarta itu tak lagi ngotot mempertahankan lima opsi sebagai
syarat mutlak untuk islah.
Lima syarat itu adalah: Golkar
keluar dari KMP, mendukung perppu pilkada, mendukung pemerintahan Jokowi-JK,
mempertahankan pileg dengan sistem proporsional terbuka, dan mempertahankan
pilpres langsung.
Selasa besok lima syarat itu akan
diajukan dalam pertemuan antara juru runding kubu Ical dan Agung. Wakil Ketua
Umum Golkar kubu Agung, Priyo Budi Santoso mengatakan perundingan harus
dilakukan dengan saling mendengarkan, dan mencermati. Semua opsi yang akan
diajukan harus menjadi pertimbangan kedua belah pihak.
"Jadi jangan semua dipasang
harga mati ya susah tidak perlu juru runding kalau begitu (harga mati),"
kata Priyo di kantor DPP Golkar, jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta
Barat, Senin (22/12/2014).
Menurut Priyo harga yang harus
dibayar Golkar cukup mahal jika perundingan menuju islah gagal. Apabila islah
gagal, opsi selanjutnya adalah melalui Munas atau pengadilan. Dua opsi
terakhir itu menurut dia, memiliki biaya politik dan sosial yang besar.
"Paling murah ya islah," kata Priyo.
Akibat jika konflik Golkar harus
diselesaikan lewat pengadilan, maka kader partai berlambang pohon beringin itu
terancam tak bisa ikut pilkada pada 2015 nanti. Pasalnya tenggat waktu
pendaftaran ikut pilkada adalah Maret 2015 nanti. "Kecuali kami boleh
usulkan pilkada diundur 2016," kata Priyo.
Namun jika memang terpaksa islah
tak bisa ditempuh, memang tak ada pilihan lain konflik Golkar hanya bisa
diselesaikan lewat Munas atau pengadilan.(dtc)