
Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani saat menyerahkan hasil raker kepada Menteri |
Rapat Komite I dan Komite III
bersama Menpan RB dipimpin langsung oleh Wakil Komite I DPD RI Benny Rhamdani,
Rabu (21/01/2015) siang, Lt III Gedung DPD RI, mendesak Menpan RB agar
transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan CPNS dan nasib tenaga honorer baik dipusat
maupun didaerah.
Selain itu juga mereka mengusulkan agar Kemenpan RB dapat
mengformulasikan tenaga honorer yang tidak lulus dalam CPNS diprioritaskan
menjadi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai dengan
kebijakan khusus dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
“Kami mengajukan beberapa poin
terkait dengan CPNS dan tenaga honorer baik di pusat maupun di daerah.
Tujuannya semata – mata untuk membuat lebih baik lagi baik sistim rekrutmen dan
lebih transparansi,” terang Rhamdani.
Brani sapaan akrabnya menegaskan,
Menpan dalam melakukan program di setiap daerah dalam rangka upaya perbaikan
birokrasi agar selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan DPD RI. Begitu juga
dengan pemerintah di daerah, DPD akan terus memantau dan mendorong sehingga
tercipta pemerintah yang bersih.
“Komite I dan III sebagai
representasi daerah akan turut mendorong pemerintah daerah agar dapat melakukan
evaluasi birokrasi dan berkoordinasi dengan optimal agar terwujud pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,” pungkas Putra Daerah yang mengharumkan nama Sulut ini.
Sementara itu, menteri Yuddy menuturkan, pengangkatan tenaga honorer K-II
menjadi CPNS pada 2013 sampai 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 56
Tahun 2012. Jumlah yang mengikuti tes, katanya, 648.104 orang. Dari jumlah itu
yang dinyatakan lulus berjumlah 193.421 orang dan tidak lulus seleksi 454.683
orang.
"Yang tidak lulus ini sedang dilakukan validasi oleh instansi dan dilaporkan untuk jadi PPPK jika memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundangan," katanya.
Berdasarkan proses penetapan NIP oleh BKN bagi honorer K-II yang sudah dinyatakan lulus, lanjut Yuddy, sampai 16 Januari 2015 sudah ada 5.465 orang di tingkat Pusat dan 119.296 orang di tingkat daerah. Selebihnya, masih dilakukan verifikasi dan validasi terhadap tenaga honorer K-II yang sudah dinyatakan lulus.
“Ada beberapa poin yang telah kami simpulkan dan sepakati bersama dengan DPD RI terkait dengan CPNS dan Honda baik di pusat maupun di daerah,” tuturnya.(man)