Pimpin 94 Kepala Daerah, Lumentut Diskusi Bersama Presiden RI

Jurnal,Manado – Diakui dimata indonesia, kecerdasan Walikota Manado GS Vicky Lumentut yang adalah Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), 

yang membawahi seluruh walikota tanah air, mempertemukan kepala daerah se – Indonesia dengan Presiden RI guna membahas seluruh dinamika yang terjadi di masing – masing daerah.

Dipercayakan sebagai moderator, Jumat (20/02/2015), Lumentut melibatkan 94 dari 98 

walikota yang hadir untuk menyampaikan persoalan penting di daerah masing – masing.

Sementara itu, Walikota sendiri dalam penyampaiannya juga merujuk pada kejadian banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 15 januari 2014 dan persoalan penting lainnya di kota manado.

“Kemarin (Kamis 19/2) saya selaku ketua APEKSI sudah menyampaikan kepada Kemendagri hal-hal yang akan jadi pokok pembahasan dalam dialog nanti. Ini kesempatan para wali kota menyampaikan kondisi daerah masing-masing kepada pak presiden,’’ kata GSVL kepada sejumlah wartawan di Bandara Samratulangi, kemarin sesaat sebelum bertolak ke Jakarta kemudian lanjut ke Bogor. “Pertemuannya di Bogor (istana Negara).’’ Tambah tokoh populis ini. (***)

Walikota Curhat ke Presiden Terkait Bantuan Tak Kunjung Datang

Asosiasi Pemerintah Kota Se - Indonesia (APEKSI) yang dipimpin langsung Walikota Manado dan dijadwalkan bertatap muka dengan Presiden Jokowi di istana bogor, Jumat (20/2/2015) siang, akhirnya terwujud. Bahkan dimoment penting itu, Lumentut memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membahas persoalan yang terjadi di kota manado guna menuju pembangunan kota manado lebih cerdas yang menjadikan ‘Smart City’.

“Ada dua hal saya sampaikan kepada Pak Presiden. Pertama terkait APEKSI dan kedua soal pembangunan Kota Manado,’’ kata GSVL.

Menurutnya, dalam penyampaian khusus pembangunan kota manado, Lumentut menyampaikan bantuan pemerintah pusat terkait banjir dan tanah longsor di kota manado pada tahun 2014 yang hingga kini tak kunjung di terima oleh pemerintah kota manado.

“Baik itu masalah pemukiman penduduk relokasi, infrastruktur rusak. Jalan-jalan misalnya serta pengerukan sungai yang sudah dangkal. Itu pertama. Kedua soal pembangunan di Kota Manado, yakni soal pengadaan tanah. Pasalnya, selama ini Pemkot 

Manado terkendala dalam membangun karena terkait pembebasan lahan yang selalu bermasalah,”terang Lumentut.

Ia juga menguraikan persoalan tanah yang menjadi kendala pemkot dalam pembangunan.

“Selama ini kita ada keraguan, ketakutan atas kepastian hukum status tanah. Nah, ini sangat menghambat pemkot untuk membangun. Nah, ini kami pertanyakan kepada pak Presiden bagaimana suapya proses tanah itu tidak mengganggu pembangunan dan bermasalah hokum,’’ ujar suami tercinta Julyeta Paula Lumentut-Runtuwene ini. (***)

Larangan Kegiatan di Hotel, Walikota Berikan Pertimbangan Kepada Pemerintah Pusat 

Kritikan disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini 

Menteri Pemberayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang melarang PNS menggelar rapat di hotel yang berdampak buruk bagi perputaran perekonomian di Kota Manado, bahkan meningkatkan angka pengangguran.

“Di Manado sudah ada hotel yang melakukan pengurangan tenaga kerja (Naker) karena menurunnya kunjungan. Sementara Manado salah satu dari 5 kota ditetapkan sebagai kota tujuan naik. Nah, kalo tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu, kita mau melaksanakan dimana,’’ 

kata GSVL, sapaan Wali Kota yang juga ketua APEKSI saat menggelar dialog dengan Presiden bersama 94 wali kota se Indonesia di istana Bogor, akhir pecan kemarin.

Dampak lain, petani-petani, khususnya buah-buahan dan sayuran di sekitar Manado yang selama ini menyuplai ke hotel akan kehilangan tempat menjual. “Ini bisa terjadi pengangguran baru.’’ Ujar Walikota.

Meski demikian, Ia menjelaskan pula maksud dan tujuan pelarangan melaksanakan kegiatan di hotel kepada PNS oleh Presiden karena pembengkakan anggaran.

“Kegiatan 2 hari tapi dalam pertanggungjawaban dibikin 5 hari. Begitu juga peserta rapat, hanya 100 orang dibuat 500 orang. Ini kan terjadi pembengkakan anggaran. Ini yang tidak bisa menurut Pak Presiden. Mudah-mudahan dengan pertimbangan saya ini akan turun kebijakan baru. Jadi kita masih ada ruang sehingga kekawatiran saya hotel di Manado gulung tikar tidak terjadi. Sebab yang harus kita lihat tenaga kerjanya jangan sampai menimbulkan pengangguran,’’ pungkas GSVL. (***)

Walikota Diminta Presiden Untuk Jadikan Kota Manado Sebagai Kota Berinovasi

Setelah melakukan pertemuan dan diskusi 94 kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dipimpin langsung Walikota Manado GS Vicky Lumentut bersama Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di istana Bogor, akhir pecan lalu, Kota Manado diminta Presiden untuk dijadikan kota berinovasi.

“Pak Presiden minta agar rangsang daerah kita menjadi kota berinovasi agar mampu berkompetisi dengan kota-kota lain,’’ kata GSVL, sapaan akrab Wali Kota kepada wartawan usai menghadiri Musrenbang di Kecamatan Sario, Senin (23/2) kemarin.

Dijelaskan Lumentut, Kota Berinovasi harus memiliki cirri khas sehingga dapat diterima di dunia dan dipasarkan dengan maksud merangsang pertumbuhan ekonomi dan memberikan kemudahan kepada investor. Yang menjadi kendala kata Walikota adalah dalam pemberian izin pada pelayanan satu atap masih ditangani instansi yang berbentuk badan sehingga sifatnya masih koordinasi.

Dicontohkan GSVL, dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), masih diurus ke Dinas Tata Kota. Begitu juga soal Amdal dan Amdal Lalin, masih harus dikirm ke Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan. “Jadi diusulkan semua izin-izin di eksekusi di kantor pelayanan satu atap. Tapi yang terjadi kan, Pelayanan Satu Atap itu harus mengirim izin-izin itu ke instansi-instasi tadi. Jadi saya bilang ke Pak Presiden, nanti kita akan rumuskan bagaimana caranya,’’ tandas GSVL. (***)