 |
| Ilustrasi |
Jurnal,Ratahan - Ironis memang, ketika minahasa tenggara
(Mitra) sibuk dengan pembangunan infrastruktur jalan, ternyata air bersih untuk
warga belum terpenuhi.
Pemerintah dan PDAM sendiri seperti ‘cuek bebe’ dengan
kondisi tersebut.
"Bagaimana bisa kami bekerja dengan
maksimal kalau air adalah sumber utama bagi kami tidak lagi mengairi di pemukiman
kami," terang salah satu warga yang tidak mau namanya di publis.
“Mungkin karena PDAM adalah milik Pemkab Minsel makanya pelayanan di Mitra diabaikan, jadi kami mohon pak Bupati James Sumendap dapat menseriusi akan adanya PDAM di Mitra," harap orang tersebut.
Sementara itu Samy Pongilatan Ketua Komisi B DPRD Mitra ketika dikonfirmasi akan keluhan warga tersebut mengatakan bahwa ini harus ada perda untuk PDAM.
“Mungkin karena PDAM adalah milik Pemkab Minsel makanya pelayanan di Mitra diabaikan, jadi kami mohon pak Bupati James Sumendap dapat menseriusi akan adanya PDAM di Mitra," harap orang tersebut.
Sementara itu Samy Pongilatan Ketua Komisi B DPRD Mitra ketika dikonfirmasi akan keluhan warga tersebut mengatakan bahwa ini harus ada perda untuk PDAM.
"Memang sudah pernah dibahas namun karena
ada perubahan nomenklatur makanya terhenti,"katanya.
Pongilatan berharap pihak Pemkab juga harus ikut turun tangan akan persoalan ini apalagi menyangkut kebutuhan utama bagi banyak orang.
"Pemkab harusnya dapat menseriusi akan kebutuhan
yang sangat dibutuhkan masyarakat"pungkasnya.(hari)Pongilatan berharap pihak Pemkab juga harus ikut turun tangan akan persoalan ini apalagi menyangkut kebutuhan utama bagi banyak orang.