Jurnal,Touluaan-Pengerjaan tanggul penahan tebing, di
desa Kalait, Kecamatan Touluaan Selatan (Tosel), disorot warga. Pasalnya,
pembangunan tanggul yang dibiayai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNPB)
dengan perpanjangan tangan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) sekira
Rp3,3 miliar, diduga tak beres.
Dugaan tersebut diungkapkan warga setempat.
Dugaan tersebut diungkapkan warga setempat.
"Ada indikasi tak beres dalam penggerjaan
tanggul tersebut," kata Regen Pantow, aktivis pemuda sekaligus pemerhati
pemerintahan dan pembangunan Mitra, Selasa (12/05/2015).
Pantow menyebutkan, dia ragu bila tanggul penguatan tebing yang dibuat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pekerjaan (RAP). Sebab menurt dia, tanggul mungkin terlihat bagus bagian atasnya. Namun, tak begitu dengan kaki tanggul tersebut.
Pantow menyebutkan, dia ragu bila tanggul penguatan tebing yang dibuat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pekerjaan (RAP). Sebab menurt dia, tanggul mungkin terlihat bagus bagian atasnya. Namun, tak begitu dengan kaki tanggul tersebut.
"Yang saya ragukan, campuran yang dipakai
dalam pembuatan fisik tanggul tersebut tak sesuai rap. Sehingga ini bisa
membahayakan," sorot Pantow.
Padahal menurut dia, anggaran Rp3,3 miliar bukan sedikit yang digelontorkan pusat, hanya untuk membangun tanggul tersebut.
Padahal menurut dia, anggaran Rp3,3 miliar bukan sedikit yang digelontorkan pusat, hanya untuk membangun tanggul tersebut.
"Dalam hal ini, saya meminta pihak
terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pengerjaan talud, yang dikerjakan
PT. Paragon Prima Karya, sebagai pihak pelaksana," pintanya.
Sementara, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mitra, melalui komisi B. Diminta untuk turun lapangan dan mengawasi jalannya pengerjaan proyek tersebut.
"Meskipun itu proyek nasional. Namun, Dekab daerah berhak untuk mengawasi. Sebab, dana tersebut menjadi perpanjangan tangan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," serunya.
Sementara, anggota komisi B Dekab Mitra Temmy Naray, mengaku baru tahu terkait informasi ini. Namun dia memastikan akan berkoordinasi dengan rekan lainnya, untuk memantau pelaksanaan proyek tersebut. "Secepatnya kita akan memantau proyek itu. Hanya saja, saat ini, kirena masih butuh data pendukung lainnya," tukasnya.(hari)
Sementara, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mitra, melalui komisi B. Diminta untuk turun lapangan dan mengawasi jalannya pengerjaan proyek tersebut.
"Meskipun itu proyek nasional. Namun, Dekab daerah berhak untuk mengawasi. Sebab, dana tersebut menjadi perpanjangan tangan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," serunya.
Sementara, anggota komisi B Dekab Mitra Temmy Naray, mengaku baru tahu terkait informasi ini. Namun dia memastikan akan berkoordinasi dengan rekan lainnya, untuk memantau pelaksanaan proyek tersebut. "Secepatnya kita akan memantau proyek itu. Hanya saja, saat ini, kirena masih butuh data pendukung lainnya," tukasnya.(hari)