Jurnal,Ratahan-Untuk menyukseskan pemilihan kepala desa
(pilkades) pada 15 Juni mendatang, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
(Mitra) menyiapkan dana sebesar Rp340 Juta untuk 34 Desa yang akan melakukan
pemilihan. Namun sejumlah tokoh masyarakat meminta, anggaran yang disiapkan
Pemkab ini harus ada pengawasan serius terkait pengelolaannya.
“Pola pembagiannya Rp10 juta tiap desa untuk membiayai pelaksanaan pemilihan, tapi pembagiannya, panitia di tingkat kabupaten 65 persen, sedangkan di desa hanya 35 persen dalam bentuk honorarium. Ini yang kami pertanyakan,” kata Ketua BPD Desa Buku Tenggara, Zulfan Yunus kepada wartawan.
Zulfan menuturkan, hal ini perlu dilakukan pengawasan dan penelusuran, karena nilai anggaran yang disiapkan Pemkab menurutnya cukup besar. “Berarti ini Rp 221 juta tak sampai kepada panitia Pilhut di desa, dan sisanya dikelolah oleh instansi teknis Pemkab. Jangan sampai niat baik Bupati untuk menalangi biaya pemilihan agar tak membebankan masyarakat, dicederai aparat pemerintahan itu sendiri,” keluhnya.
Dia menambahkan, pembagian anggaran Pilkades ini sampai sekarang tak jelas peruntukannya dengan pola pembagian 65% untuk panitia di tingkat kabupaten dan 35% dan penyelenggara di desa.
“Seharusnya perlu memperhatikan asas keadilan bagi masing-masing desa, karena ada jumlah pemilih sedikit dan yang pemilihnya banyak, juga yang secara geografis ada yang luas dan sulit dijangkau dengan yang mudah, semua disama-ratakan,” tuturnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Piether Owu, mengakui adanya 65 % anggaran Pilkades yang dikelola panitia di Pemkab.
“Pemkab memang juga membentuk panitia untuk Pilhut ini. Sebagai Ketua Panitia adalah pak Sekda, dan personel panitia sejumlah instansi teknis terkait,” terangnya. Menurut Owu, sudah diatur soal peruntukkan anggaran Pilhut itu dengan hitung-hitungan minimal 60 persen untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan, 5 persen untuk biaya pelantikan, dan maksimal 35 persen untuk honorarium panitia Pilhut di masing-masing desa. Owu menepis bila anggaran Pilhut Rp 10 juta masing-masing desa langsung dipotong oleh pihaknya. Dia juga membantah jika pelaksanaan Pilkades ini menjadi proyek dadakan bagi instansinya.
“Kita hanya ingin ini berjalan degan baik dan lancar. Juga seragam untuk semua desa. Kita juga pasti akan mengadakan peralatan dan perlengkapan yang baik. Demikian pula dengan pelantikan, kalau tiap desa dengan anggaran Rp 500 ribu tentu tidak akan cukup. Makanya kita lakukan kolektif dengan fasilitasi dari Pemkab,” pungkasnya.(hari)
“Pola pembagiannya Rp10 juta tiap desa untuk membiayai pelaksanaan pemilihan, tapi pembagiannya, panitia di tingkat kabupaten 65 persen, sedangkan di desa hanya 35 persen dalam bentuk honorarium. Ini yang kami pertanyakan,” kata Ketua BPD Desa Buku Tenggara, Zulfan Yunus kepada wartawan.
Zulfan menuturkan, hal ini perlu dilakukan pengawasan dan penelusuran, karena nilai anggaran yang disiapkan Pemkab menurutnya cukup besar. “Berarti ini Rp 221 juta tak sampai kepada panitia Pilhut di desa, dan sisanya dikelolah oleh instansi teknis Pemkab. Jangan sampai niat baik Bupati untuk menalangi biaya pemilihan agar tak membebankan masyarakat, dicederai aparat pemerintahan itu sendiri,” keluhnya.
Dia menambahkan, pembagian anggaran Pilkades ini sampai sekarang tak jelas peruntukannya dengan pola pembagian 65% untuk panitia di tingkat kabupaten dan 35% dan penyelenggara di desa.
“Seharusnya perlu memperhatikan asas keadilan bagi masing-masing desa, karena ada jumlah pemilih sedikit dan yang pemilihnya banyak, juga yang secara geografis ada yang luas dan sulit dijangkau dengan yang mudah, semua disama-ratakan,” tuturnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Piether Owu, mengakui adanya 65 % anggaran Pilkades yang dikelola panitia di Pemkab.
“Pemkab memang juga membentuk panitia untuk Pilhut ini. Sebagai Ketua Panitia adalah pak Sekda, dan personel panitia sejumlah instansi teknis terkait,” terangnya. Menurut Owu, sudah diatur soal peruntukkan anggaran Pilhut itu dengan hitung-hitungan minimal 60 persen untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan, 5 persen untuk biaya pelantikan, dan maksimal 35 persen untuk honorarium panitia Pilhut di masing-masing desa. Owu menepis bila anggaran Pilhut Rp 10 juta masing-masing desa langsung dipotong oleh pihaknya. Dia juga membantah jika pelaksanaan Pilkades ini menjadi proyek dadakan bagi instansinya.
“Kita hanya ingin ini berjalan degan baik dan lancar. Juga seragam untuk semua desa. Kita juga pasti akan mengadakan peralatan dan perlengkapan yang baik. Demikian pula dengan pelantikan, kalau tiap desa dengan anggaran Rp 500 ribu tentu tidak akan cukup. Makanya kita lakukan kolektif dengan fasilitasi dari Pemkab,” pungkasnya.(hari)