"Saya ingin data. Kalau non cash, tiap kali operasi pasar kita bisa tahu yang butuh barang ini siapa sebenarnya. Bisa dicocokkan dengan BPS. Bisa saya cocokkan dia kaya enggak? Punya mobil enggak? Tinggal di rumah sakit kelas berapa? Dengan data itu saya bisa kaji," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta pus, Kamis (2/7/2016).
Ahok mengatakan, dengan transaksi non tunai itu, dia tinggal meminta data warga yang membeli dari pihak bank. Dengan data itu, dia bisa mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pasar dan segmentasinya.
"Kalau barang enggak cukup dengan data yang ada, kita bisa buat aturan bahwa yang penghasilannya sekian tidak bisa membeli (di operasi pasar tahun berikutnya)," sambungnya.
Karena itu, meski masih ada rekanan yang melakukan transaksi tunai, Ahok tetap memaksakan Pemprov DKI menggunakan uang elektronik.
"Saya maunya 15 hari tapi kalau takut bisa coba 6 hari dulu. Kalau laku kenapa enggak 15 hari? Kalau dari hari pertama Anda sudah bilang bisa cash bisa non tunai, ya rusak," tegasnya.
Dalam operasi pasar ini, Ahok menumpukkan seluruh pengawasan pada PD Pasar Jaya. Ia tak menampik adanya celah pemilik usaha yang ikut operasi pasar dengan bantuan karyawannya. Namun, adanya catatan transaksi dari bank akan memudahkan pemetaan tingkat sosial warganya.
Dalam jangka panjang, menurutnya warga Jakarta sudah harus membiasakan diri melakukan transaksi dengan uang elektronik. Hal ini juga akan memudahkan pemberian bantuan dari Pemprov DKI seperti KJP.
"Kita maunya semua warga Jakarta punya rekening bank. Jadi istilah kalau kamu susah di Jakarta, hal pertama yang harus dimiliki yaitu rekening bank biar kalau mau kita bantu, gampang. Supaya kami tahu bagaimana Anda. Jadi bisa ngecek silang," pungkas Ahok. (dtc)