 |
Rapat paripurna yang digelar, Kamis (30/7/2015) siang, dipimpin oleh Wakil Ketua
DPRD Sulut, Drs Stefanus Freeke Runtu. Terkait pemandangan umum fraksi terhadap
Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, banjir kritikan, diantaranya
berisikan caatatan kritikan dari enam fraksi agar ditindaklanjuti oleh
eksekutif pada tahun – tahun anggaran selanjutnya.
Seperti disampaikan Juru bicara Fraksi PDIP, Rocky Wowor
yaitu penyampaian Ranperda pertanggungjawaban yang terlalu singkat dengan
jadwal pembahasan yang singkat pula. FPDIP juga mempertanyakan mengenai
penumpukan pencairan pada triwulan empat yang terjadi setiap tahunnya, yang
dianggap FPDIP tidak sehat.
Sementara itu Fraksi Gerindra
mempertanyakan serapan anggaran yang tidak maksimal hingga akhir
tahun 2014. ” Serapan anggaran rata-rata kurang lebih dari 90%. Ini dibuktikan
dengan adanya silpa pada APBD 2014,” terang Ferdinand Mangumbahang Sekertaris
Fraksi Gerindra.
Rapat
Pemandangan Umum Fraksi ini dihadiri langsung oleh Gubenur Sulut. DR. SH
Sarundajang dan unsur Muspida.
Selain FPDIP , hampir
semua fraksi mempertanyakan soal serapan anggaran yang dinilai tidak maksimal .
Sebagaimana diungkapkan Billy Lombok, mewakili Fraksi Partai Demokrat.
Sejumlah fraksi lain
menyorot soal anggaran dan bantuan pertanian di kabupaten/kota, serta rolling
pejabat Pemprop Sulut yang juga dipertanyakan oleh Fraksi Partai Golkar.
Gubernur, DR SH
Sarundajang sendiri langsung memberikan jawaban kepada fraksi-fraksi. Sedangkan
jawaban yang bersifat teknis, akan disampaikan tertulis.
Usai paripurna, DPRD
Sulut menindaklanjuti rekomendasi fraksi dengan menggelar rapat Komisi-komisi
dengan mitra kerjanya.(adv)