Jurnal,Gorontalo-Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga
Triwulan II Tahun 2015, terus menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan
melampaui capaian rata-rata pemerintah pusat sebesar 39,70 persen.
Hal ini terungkap pada rapat koordinasi dan evaluasi, yang
berlangsung di ruang Karawo BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Selasa (11/8), yang
dipimpin langsung Wakil Gubernur Gorontalo DR. Drs. H. Idris Rahim, MM., dan
dihadiri oleh pimpinan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta satuan kerja
pemerintah pusat.
Berdasarkan data hingga 31 Juli 2015 menunjukan realisasi fisik
mencapai 58,64 persen dengan capaian serapan anggaran sebesar 50,14 persen.
Pencapain ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, dimana untuk
bulan Juli 2015 target fisik sebesar 58,31 persen dan target keuangan 49,75
persen.
Atas keberhasilan ini, Wagub Idris Rahim menyampaikan apresiasi
dan penghargaan yang tinggi atas kinerja seluruh SKPD, sehingga Pemerintah
Provinsi Gorontalo berdasarkan evaluasi Kemendagri beberapa waktu lalu berhasil
menjadi provinsi terbaik kedua di Indonesia yang penyerapan anggarannya tinggi.
Wagub mengingatkan, seluruh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
tidak bisa tinggal diam dan puas atas torehan tersebut, tetapi harus terus
semangat bekerja, sehingga penyerapan anggaran yang tinggi tetap bisa
direalisasikan pada triwulan berikutnya.
“Ingat, daerah lain juga berupaya menjadi yang terbaik, jangan
sampai pada triwulan berikutnya justru penyerapan kita yang turun. Kita harus
tingkatkan kinerja untuk mempertahankan capaian yang sudah kita raih,” pesan
Idris.
Untuk terus memacu penyerapan anggaran tersebut, Idris
menyarankan agar setiap SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu melakukan
pengawasan dan pengendalian secara rutin.
“Jika perlu pimpinan SKPD harus melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap realisasi pelaksanaan program dan anggarannya setiap
minggu,” lanjut Idris.
Idris juga menekankan, evaluasi penyerapan anggaran harus
memperhatikan dan mencakup lima hal, yakni input, output, outcome, benefit, dan
impact. Dijelaskannya, penyerapan anggaran pemerintah yang diawali dengan input
(anggaran), output (proses), dan outcome (serapan anggaran), harus bisa melihat
dan mengevaluasi seberapa besar manfaat (benefit) anggaran tersebut bagi
masyarakat, termasuk dampaknya (impact) pada kemajuan pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Tidak cukup hanya sekedar mengevaluasi realisasi fisik dan
keuangan saja, tetapi harus lebih komprehensif melihat sejauh mana manfaat dan
dampaknya bagi masyarakat,” tegas Idris.
Sementara itu Karo P2E Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro,
mengatakan kegiatan rakorev sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana
penyerapan anggaran yang telah dicapai setiap SKPD, sekaligus memotivasi SKPD
dalam memacu dan mengakselerasi pelaksanaan program kegiatannya demi
terwujudnya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita juga memiliki obsesi untuk menjadi peringkat satu nasional
dalam penyerapan anggaran pada akhir tahun 2015,” pungkas Jamal.(***)