Jurnal,Gorontalo - Penyerapan
anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga Triwulan II Tahun 2015, terus
menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan melampaui capaian rata-rata
pemerintah pusat sebesar 39,70 persen.
Hal ini terungkap pada rapat koordinasi
dan evaluasi, yang berlangsung di ruang Karawo BAPPEDA Provinsi Gorontalo,
Selasa (11/08/2015) yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Gorontalo DR. Drs. H.
Idris Rahim, MM dan dihadiri oleh pimpinan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota,
serta satuan kerja pemerintah pusat.
Berdasarkan data hingga 31 Juli
2015 menunjukan realisasi fisik mencapai 58,64 persen dengan capaian serapan
anggaran sebesar 50,14 persen. Pencapain ini lebih tinggi dari target yang
telah ditetapkan, dimana untuk bulan Juli 2015 target fisik sebesar 58,31
persen dan target keuangan 49,75 persen.
Atas keberhasilan ini, Wagub
Idris Rahim menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kinerja
seluruh SKPD, sehingga Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan evaluasi
Kemendagri beberapa waktu lalu berhasil menjadi provinsi terbaik kedua di
Indonesia yang penyerapan anggarannya tinggi.
Wagub mengingatkan, seluruh SKPD
Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak bisa tinggal diam dan puas atas torehan
tersebut, tetapi harus terus semangat bekerja, sehingga penyerapan anggaran
yang tinggi tetap bisa direalisasikan pada triwulan berikutnya.
"Ingat, daerah lain juga
berupaya menjadi yang terbaik, jangan sampai pada triwulan berikutnya justru
penyerapan kita yang turun. Kita harus tingkatkan kinerja untuk mempertahankan
capaian yang sudah kita raih,” pesan Rahim,
Untuk terus memacu penyerapan
anggaran tersebut, Rahim menyarankan agar setiap SKPD Provinsi dan
Kabupaten/Kota perlu melakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin. “Jika
perlu pimpinan SKPD harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
realisasi pelaksanaan program dan anggarannya setiap minggu,” tukas Wagub.
Wagub Idris Rahim juga
menekankan, evaluasi penyerapan anggaran harus memperhatikan dan mencakup lima
hal, yakni input, output, outcome, benefit, dan impact.
Dijelaskannya, penyerapan
anggaran pemerintah yang diawali dengan input (anggaran), output (proses), dan
outcome (serapan anggaran), harus bisa melihat dan mengevaluasi seberapa besar
manfaat (benefit) anggaran tersebut bagi masyarakat, termasuk dampaknya
(impact) pada kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Tidak cukup hanya sekedar
mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan saja, tetapi harus lebih komprehensif
melihat sejauh mana manfaat dan dampaknya bagi masyarakat,” tegas Rahim.
Sementara itu Karo P2E Setda
Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, mengatakan kegiatan rakorev sangat penting
untuk mengevaluasi sejauh mana penyerapan anggaran yang telah dicapai setiap
SKPD, sekaligus memotivasi SKPD dalam memacu dan mengakselerasi pelaksanaan
program kegiatannya demi terwujudnya percepatan pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
"Kita juga memiliki obsesi
untuk menjadi peringkat satu nasional dalam penyerapan anggaran pada akhir
tahun 2015,” pungkas Nganro.(luq)