
"Dan Alhamdulillah teman – teman di banggar DPRD juga tidak mempersulit, karena mereka juga memahami kinerja pemerintah. Memang ada yang mengkritik, tapi itu untuk kebersamaan membangun daerah”
Jurnal,Gorontalo- Keseriusan pemerintah
Provinsi Gorontalo dalam membelanjakan uang Negara patut diacungi jempol,
Realisasi serapan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015,per
september 2015 menempatkan Provinsi Gorontalo juara.
Hal ini
terungkap pada pertemuan Gubernur se Indonesia bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tjahjo Kumulodo Kantor Kemendagri, pada Minggu, (4/10/2015).
Dalam
pertemuan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo berulang kali mencontohkan Provinsi
Gorontalo sebagai daerah yang serius dalam penyerapan anggaran. Serapan
anggaran pemerintah menurut Tjahjo Kumolo sangat penting karena menjadi motor
penggerak ekonomi masyarakat.
Mendagri
dalam pertemuan khusus itu, bahkan meminta Gubernur Rusli Habibie untuk berbagi
tips dengan para Gubernur lainnya tentang kiat serapan anggarannya bagus,
tendernya tidak bermasalah Rusli mengatakan, upaya yang dilakukan Pemerintah
Provinsi Gorontalo selama ini adalah dengan mempercepat Kebijakan Umum Anggaran
dan Plafon prioritas Anggran Sementara (KUA-PPAS), menusuri rencana kerja
anggaran (RKA) sesuai dengan RKPD dan RPJMD.
“Dan
Allhamdulillah teman – teman di banggar DPRD juga tidak mempersulit, karena
mereka juga memahami kinerja pemerintah. Memang ada yang mengkritik, tapi itu
untuk kebersamaan membangun daerah,” terang Habibie.
Sementara
itu, menurut Gubernur, untuk proses lelang pemerintah Provinsi Gorontalo
komitmen pada Impres No. 1 tahun 2015, dimana maksimal 31 maret sudah harus
lelang.
“Inpres
itu yang menjadi pedoman kami. Termasuk kita juga sudah membentuk Biro
pengadaan,” ungkap Habibie.
Secara
khusus ia menyampaikan apresiasi atas kinerja semua pihak sehingga mampu
menempatkan Provinsi Gorontalo sebagai daerah dengan serapan anggaran tertinggi
tingkat nasional.
Data
Ditjen Bina Keuangan Daerah menempatkan Realisasi APBD Provinsi Gorontalo pada
63,10 persen, daerah ke dua tertinggi adalah Maluku Utara yakni 63,00 persen,
paling rendah adalah DKI Jakarta dengan serapan 19,39 persen.(luq)