Pemprov Percepat Kebijakan KUA - PPAS

Jurnal,Gorontalo - Keseriusan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membelanjakan uang Negara patut diacungi jempol. Realisasi serapan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015, per September 2015 menempatkan Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi yang patut dijadikan contoh. Hal ini terungkap pada pertemuan Gubernur se Indonesia bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulodo Kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), pekan lalu.

Data Ditjen Bina Keuangan Daerah menempatkan Realisasi APBD Provinsi Gorontalo pada 63,10 persen, daerah ke dua tertinggi adalah Maluku Utara yakni 63,00 persen, paling rendah adalah DKI Jakarta dengan serapan 19,39 persen.

Mendagri Tjahjo Kumolo berulang kali mencontohkan Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang serius dalam penyerapan anggaran. Serapan anggaran pemerintah menurut Tjahjo Kumolo sangat penting karena menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Mendagri dalam pertemuan khusus itu, bahkan meminta Gubernur Rusli Habibie untuk berbagi tips dengan para Gubernur lainnya tentang kiat serapan anggaran yang diniai bagus. Kumolo dengan singkat mengatakan, tendernya tidak bermasalah.

Habibie menerangkan tentang upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo selama ini adalah dengan mempercepat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), menyusul rencana kerja anggaran (RKA) sesuai dengan RKPD dan RPJMD.

“Dan Allhamdulillah teman – teman di banggar DPRD juga tidak mempersulit, karena mereka juga memahami kinerja pemerintah. Memang ada yang menggritik, tapi itu untuk kebersamaan membangun daerah,” terang Habibie saat tiba dari Jakarta, Minggu (04/10/2015).

Sementara itu, untuk proses lelang, Gubernur mengatakan, pemerintah Provinsi Gorontalo komitmen pada Impres no 1 tahun 2015, dimana maksimal 31 maret sudah harus lelang.

“Inpres itu yang menjadi pedoman kami. Termasuk kita juga sudah membentuk Biro pengadaan,” terang Habibie.

Secara khusus ia menyampaikan apresiasi atas kinerja semua pihak sehingga mampu menempatkan Provinsi Gorontalo sebagai daerah dengan serapan anggaran tertinggi tingkat nasional.(luq)