Jurnal,Jakarta
– Yang mengaku salah satu perumus konsep nawacita, Zuhairi Misrawi katakan
kecewa dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi. Pasalnya pemerintahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengambil sikap terkait pengusiran terhadap
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Bangka di Srimenanti, Sungai Liat, Bangka, Jumat
5 Februari 2016, sangat lambat.
Pengurus
Nahdatul Ulama ini menceritakan, sehari setelah kejadian, Jokowi berkicau di
akun Twitter-nya yang mengatakan 'Kepala daerah harus menjadi pelindung
Kebhinnekaan, pelopor dalam membangun masyarakat yg toleran'. Hal ini sangat
disayangkan Zuhairi, di mana seharusnya Jokowi mengambil tindakan nyata
daripada hanya berkicau di Twitter.
"Kita
mendesak Nawacita soal toleransi (agama) agar ditegakkan. Jangan hanya
mendesak lewat Twitter, tapi harus ada tindakan yang nyata," ujar Zuhairi
di Jakarta, Senin (8/2/2016).
Menurut
Zuhairi, sangat bahaya bila pemerintah tak hadir dalam mengatasi permasalahan
yang dihadapi kaum minoritas.
"Ketika
pemerintah tidak hadir, maka yang akan jadi korban kaum-kaum minoritas.
Biasanya kalau dibiarkan itu akan memberikan dampak yang besar bagi toleransi
beragama di negeri ini," katanya.
Zuhairi
menganggap apa yang dilakukan Bupati Bangka Tarmizi Saat yang menginstruksikan
pengusiran telah melanggar konstitusi karena tindakannya itu sama saja
membangkang dari perintah yang diberikan kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan.
Tarmizi,
lanjut Zuhairi, seharusnya bisa melindungi masyarakatnya bukan malah
mengeksekusi untuk keluar dari wilayahnya.
"Tidak
ada alasan Pemda Bangka mengusir kaum JAI yang yang ada di sana. Sebab, kaum
Ahmadiyah yang ada di Bangka sangat cinta akan perdamaian, taat pada agama,
mencintai seluruh umat manusia, memiliki nasionalisme yang tinggi, dan tidak
ada kebencian," pungkas Zuhairi.(okz)