 |
| Ilustrasi. |
Jurnal,
Manado - Perubahan yang dibutuhkan
masyarakat Sulut bisa dikatakan jauh panggang dari api. Mengapa tidak. Disaat
pemerintah dengan
semangatnya membangun infrastruktur jalan dan bangunan,
justru infrastruktur pendidikan terperosok. Ini disebabkan karena aturan
perundang-undangan bahwa 20 persen dari APBD untuk pendidikan belum terealisasi,
Bahkan, sesuai informasi yang berhasil dirangkum, pengalokasian anggaran untuk
pendidikan belum mencapai 5 persen. Alhasil Tahun 2015 Sulut cetak 966 anak
putus sekolah dari total 487.705 siswa.
Seperti yang
dikatakan James Karinda, Salah satu Anggota DPRD Sulut beberapa waktu lalu,
pendidikan di Sulut belum sukses. “Ini karena dana yang disiapkan di APBD hanya
berkisar 6 persen atau di bawahnya lagi. Seharusnya, anggaran untuk pendidikan
sesuai undang-undang itu 20 persen dari ketersediaan anggaran,” ujar Ketua
Komisi 4 bidang Kesra ini.
Bahkan
sebelumnya, Jems Tuuk juga Anggota DPRD Sulut mengecam keras Dinas Pendidikan
Provinsi Sulut yang menciptakan program belajar ke luar negeri sedangkan masih
banyak siswa yang putus sekolah dengan alasan keterbatasan ekonomi.
“Untuk apa
ke luar negeri, sedangkan saat ini ratusan anak putus sekolah. Sebaiknya
anggaran tersebut disediakan untuk anak-anak yang orang tuanya tidak mampu,”
ucap Legislator dari dapil Bolmong ini.
Ditambahkan
pula oleh Tuuk, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan megah
bukanlah tolak ukur majunya satu daerah.
Bukan hanya
itu, Denny Sumolang pun menilai saat ini banyak pelajar harus menempuh jarak
yang sangat jauh ke sekolah, sementara tidak ada biaya transport.
Sedangkan
Kadis Pendidikan Sulut, Gemmy Kawatu berujar bahwa akan mensuport ketersediaan
20 persen untuk pendidikan. “20 persen pengalokasian anggaran untuk pendidikan
memang sesuai undang-undang, dan untuk tahun kedepan kami akan mengusahakannya.
Memang untuk beberapa kabupaten/kota pengalokasian 20 persen belum terpenuhi,”
terang Kawatu menutup percakapan waktu lalu.(bin)