Keprihatinan atas lingkungan di Pulau Bangka tersebut, dikumandangkan Wakil Ketua Komisi I Deprov Sulut itu,
"Saya meminta hutan yang sebelumnya sudah dikeruk oleh PT MMP harus direhabilitasi kembali,” pungkas Palinggi, baru-baru ini, di ruang kerjanya.
Pemulihan hutan tersebut dinilai sangat penting untuk mewaspadai terjadinya krisis air bersih di Pulau Bangka akibat pertambangan. Apalagi menurutnya, pulau kecil sangat rawan dengan masalah air. “Hutan di sana perlu dilestarikan supaya air juga tetap terjaga,” tukas Palinggi.
Pemerintah Provinsi Sulut diminta sungguh-sungguh menindaklanjuti Keputusan Menteri ESDM Nomor 1361/30/MEM/2017 yang menerangkan tentang pencabutan izin usaha pertambangan PT MMP di Pulau Bangka.
“Sebab saya dengar masih ada yang beroperasi di Pulau Bangka,” ucap Palinggi.
Ia mendorong Pemprov membentuk tim guna memastikan di pulau tersebut tidak lagi terjadi aktifitas pertambangan. Kalau masih ada kegiatan pertambangan maka harus dihentikan pengoperasiannya.
“Berharap ada tim yang dibuat Pemprov Sulut dengan DPRD Sulut untuk dapat meninjau langsung apakah benar Pulau Bangka ini masih ada yang beroperasi,” tegasnya.
Menurut Palinggi, kalau keputusan itu merupakan perintah dari pemerintah pusat maka harus dihentikan dan ditolak pengoperasiannya yang ada di sana. “Biar bagaimana pun juga kita sebagai pemerintah provinsi Sulut dan representasi dari rakyat Sulut harus menghentikan itu. Karena ini sesuai aturan tidak bisa ada pertambangan,” papar politisi Partai Golkar itu.
“Pulau Bangka itu sudah cocok dijadikan objek wisata. Di sana bagusnya wisata laut. Ini yang menjadi harapan masyarkat Sulut terlebih Minut dan Pulau Bangka,” kunci dia. (bin)