Jurnal, Manado-Fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terancam mandek. Pembentukan salah satu instansi ini tidak didukung dengan fasilitas operasional dan anggaran yang memadai.
Fakta tersebut tersaji dalam hearing Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut bersama Bakamla Sulut, Selasa (13/6), di ruang rapat 2 kantor dewan Sulut. Terendus, anggaran untuk operasional pengisian bahan bakar saja hanya mendapat Rp400 ribu per bulan. “Padahal kita punya kebutuhan seminggu bukan hanya 400 ribu untuk bahan bakar,” kata Ketua Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang.
Satu institusi yang diberi tugas sangat besar dan bermanfaat justru hanya diberikan anggaran yang sangat minim. “Bakamla hanya ada tiga di Indonesia. Batam, Sulut dan Ambon. Untuk yang di Sulut ini ada 11 provinsi yang harus diamankan. Termasuk, NTT (Nusa Tenggara Timur), NTB (Nusa Tenggara Barat) dan sebagian pulau Jawa. Kantor pusatnya ada di Sulut, masa kita tidak berbuat apa-apa,” ungkap Mewengkang.
“Mau hidup kayak apa instansi ini. Itu sama saja dengan satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) bagian dari dinas,” sambungnya.
Menurutnya, peranan Bakamla ini sudah bagian dari tugas penyidikan. Kalau tidak ditunjang dengan materi maka institusi ini bisa mati suri. “Kenapa? Kewenangan yang diberikan begitu besar tapi tidak diikuti dengan pendanaan. Fungsinya ada, dananya tidak ada,” paparnya.
Maksud komisi I mengundang Bakamla, menyangkut kondisi sekarang sekarang yang ramai dengan terorisme. Apalagi peristiwa perang di Marawi Filipina justru yang paling dekat adalah Sulut. “Tapi jika mereka masuk, ini bukan masalah Sulut saja namun NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) diganggu. Ini harus diperhatikan,” ucap politisi Gerindra itu.
Ia berjanji, pihaknya akan mencari langkah-langkah selanjutnya menindaklanjuti persoalan ini. Bisa membicarakannya dengan gubernur untuk mendorong ke pemerintah pusat. “Atau kita akan berbicara dengan teman-teman di DPR RI teman-teman Banggar (badan anggaran) di pusat dapat mengalokasikan dana,” tutupnya.
Sementara, Kepala Bakamla Sulut Brigjen Pol Tomy Sanap menjelaskan, hearing tersebut sebagai juga kontrol dari wakil rakyat terhadap tugas dan kinerja Bakamla. “Kita yang berjaga tapi mesti ada yang mengontrol salah satunya dari komisi I. Sejauh mana kinerja Bakamla, apa yang sudah dibuat, program yang sudah dilakukan baik atau tidak,” kata Sanap.
Sanap berterima kasih niat baik komisi I untuk berupaya mendukung anggaran. Itu karena wilayah tugas mereka sangat luas serta permasalahannya sedemikian kompleks. “Paling tidak ada bantuanlah dari tiap provinsi. Mungkin dari tiap provinsi mem=,buat kapal kemudian diberikan kepada kita,” kuncinya. (Bin)
Fakta tersebut tersaji dalam hearing Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut bersama Bakamla Sulut, Selasa (13/6), di ruang rapat 2 kantor dewan Sulut. Terendus, anggaran untuk operasional pengisian bahan bakar saja hanya mendapat Rp400 ribu per bulan. “Padahal kita punya kebutuhan seminggu bukan hanya 400 ribu untuk bahan bakar,” kata Ketua Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang.
Satu institusi yang diberi tugas sangat besar dan bermanfaat justru hanya diberikan anggaran yang sangat minim. “Bakamla hanya ada tiga di Indonesia. Batam, Sulut dan Ambon. Untuk yang di Sulut ini ada 11 provinsi yang harus diamankan. Termasuk, NTT (Nusa Tenggara Timur), NTB (Nusa Tenggara Barat) dan sebagian pulau Jawa. Kantor pusatnya ada di Sulut, masa kita tidak berbuat apa-apa,” ungkap Mewengkang.
“Mau hidup kayak apa instansi ini. Itu sama saja dengan satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) bagian dari dinas,” sambungnya.
Menurutnya, peranan Bakamla ini sudah bagian dari tugas penyidikan. Kalau tidak ditunjang dengan materi maka institusi ini bisa mati suri. “Kenapa? Kewenangan yang diberikan begitu besar tapi tidak diikuti dengan pendanaan. Fungsinya ada, dananya tidak ada,” paparnya.
Maksud komisi I mengundang Bakamla, menyangkut kondisi sekarang sekarang yang ramai dengan terorisme. Apalagi peristiwa perang di Marawi Filipina justru yang paling dekat adalah Sulut. “Tapi jika mereka masuk, ini bukan masalah Sulut saja namun NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) diganggu. Ini harus diperhatikan,” ucap politisi Gerindra itu.
Ia berjanji, pihaknya akan mencari langkah-langkah selanjutnya menindaklanjuti persoalan ini. Bisa membicarakannya dengan gubernur untuk mendorong ke pemerintah pusat. “Atau kita akan berbicara dengan teman-teman di DPR RI teman-teman Banggar (badan anggaran) di pusat dapat mengalokasikan dana,” tutupnya.
Sementara, Kepala Bakamla Sulut Brigjen Pol Tomy Sanap menjelaskan, hearing tersebut sebagai juga kontrol dari wakil rakyat terhadap tugas dan kinerja Bakamla. “Kita yang berjaga tapi mesti ada yang mengontrol salah satunya dari komisi I. Sejauh mana kinerja Bakamla, apa yang sudah dibuat, program yang sudah dilakukan baik atau tidak,” kata Sanap.
Sanap berterima kasih niat baik komisi I untuk berupaya mendukung anggaran. Itu karena wilayah tugas mereka sangat luas serta permasalahannya sedemikian kompleks. “Paling tidak ada bantuanlah dari tiap provinsi. Mungkin dari tiap provinsi mem=,buat kapal kemudian diberikan kepada kita,” kuncinya. (Bin)